PMN ke BUMN Bukan Sembarangan, Ini Acuan Sri Mulyani

Melengkapi klasterisasi tadi, Sri Mulyani merinci ada 4 kuadran. Kuadran ini mengukur kualitas mandat pemerintah dan kualitas performa keuangan.

Pada klaster pertama, masuk dalam kuadran II. Di sini, merupaman BUMN yang tetap mempunyai profitabilitas tapi tidak memiliki nilai dari sisi kemampuan untuk menjadi agen pembangunan.

"Roadmap kedepannya diharapkan bahwa BUMN tersebut masih tetap dimiliki pemerintah tapi juga bisa dilakukan privatisasi untuk kompetisi dan juga untuk melakukan kompetisi yang sehat dengan swasta. Berbagai langkah dari KBUMN untuk melakukan holsingisasi penggabungan dan peleburan agar memunculkan strategic value namun tetap memiliki misi pembangunan kita juga dukung," jelasnya.

Kemudian, klaster kedua yang memiliki strategic value masuk dalam kuadran I; memiliki kemampuan menjalankan mandat pemerintah tinggi tapi performa keuangan rendah.

"Maka ini biasanya peranan pemerintah menjadi lebih dominan untuk BUMN yang mengalami performace tidak bagus karena kemudian mandat pembangunan tetapi juga bisa saja karena kompetensi, profesionalisme atau tata kelola, dan integritas yang compromise ini perlu dilakukan penyehatan. Maka kita juga melakukan restrukturissai dan juga koreksi," paparnya.

Selnjutnya, klaster ketiga masuk pada kuadran 4; mampu mencatatkan kinerja keuangan baik namun rendah dari sisi menjalankan penugasan pemerintah.

"Ini sudah act seperti swatsa dan dalam hal ini langkah-langkah seperti privatisasi holdingisasi penggabungan juga dilakukan dalam rangka untuk memposisikan mereka dalam mampu menarik investor dan kemudian berinvestasi dan berkompeteisi secara terbuka dan sehat," urainya.

Klaster terakhir, adalah kuadran 3; BUMN yang secara keuangan tidak baik dan minim dalam menjalankan penugasan pemerintah. Secara teori, Sri Mulyani bilang BUMN ini tak perlu lagi dimiliki pemerintah.

"(Secara) teoretis seharusnya pemerintah tidak masuk, tidak memiliki, karena ini sebetulnya dari sisi mandat pembangunannya kecil sekali dan performace-nya tidak bagus. Mungkin juga karena miss management yang sudah lama dan sebetulnya sektor tersebut tidak lagi menjadi sektor yang strategis atau penting. Dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan likuidasi," pungkasnya.