Indonesia Bidik 15 Proyek CCS-CCUS Onstrem pada 2030

Mengutip laman environment-indonesia.com, jejak karbon adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia antara lain produksi energi, transportasi, dan industri. Emisi gas rumah kaca ini menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global.

Perubahan iklim akibat pemanasan global telah menjadi perhatian utama seluruh negara saat ini yang membutuhkan langkah konkret untuk menjaga dan merawat bumi. Banyak faktor yang membuat krisis perubahan iklim, salah satunya akibat jejak karbon.

Efek Emisi Gas Rumah Kaca pada Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida, metana dan nitrogen oksida menyebabkan efek rumah kaca dan pemasan global, sehingga memicu peningkatan suhu global, pencairan es dan perubahan pola cuaca yang ekstrem.

Mengutip laman dlh.slemankab.go.id, faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbondioksida dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan karbondioksida di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan bahan sejenisnya.

Energi yang diserap ke bumi kemudian dipantulkan lagi dalam bentuk radiasi inframerah. Akan tetapi sebagian besar zat inframerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan. Selain itu juga tertahan oleh zat-zat yang mengandung karbondioksida (CO2). dan kembali lagi ke permukaan bumi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat guna menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang dibuktikan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC).

"Indonesia belum lama ini juga telah menyerahkan Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Penyerahan NDC tersebut dalam rangka untuk menetapkan komitmen yang telah dicanangkan oleh setiap negara guna mengurangi emisi CO2, dan dalam Paris agreement ini juga telah dituangkan," kata Menkeu dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN, di Bali, Kamis (30/3/2023).

Menurut Menkeu, dampak perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang perlu ditangani secara bersama. Sebagai negara yang tergolong rawan terhadap ancaman perubahan iklim, Indonesia meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2020-2024.

Di dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan, dengan penurunan sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Kemudian, target tersebut ditingkatkan menjadi 31,8 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Pembiayaan Iklim

Namun, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mencapai komitmen tersebut, pembiayaan menjadi instrumen yang sangat penting. Adapun berdasarkan estimasi, total pembiayaan iklim yang dibutuhkan dalam E-NDC mencapai Rp 4.200 triliun.

"Tidak bisa ada komitmen tanpa ada sumber daya pendukungnya, dan berdasarkan estimasi yang berdasarkan total pembiayaan iklim yang dibutuhkan E-NDC mencapai Rp 4.200 triliun, mungkin kalau saya sebut dalam rupiah yaitu sekitar USD 281 miliar hingga 2030," kata Sri Mulyani.