Bos Hutama Karya Sebut Jalan Tol Trans Sumatera Belum Cocok Pakai Sistem Gerbang Tol Nirsentuh

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Budi Harto mengatakan, sistem gerbang tol nirsentuh atau multi-lane free flow (MLFF) belum cocok diterapkan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dia menilai, sistem itu baru bisa diterapkan di jalan tol Pulau Jawa.

Sebagai pengelola jalan tol, Budi menilai, sistem MLFF masih perlu sedikit modifikasi untuk diterapkan di Indonesia. Menyusul, adanya uji coba pada Tol Bali Mandara.

"Ya perlu saya kira ini modifikasi dikit-dikit," ujar Budi, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Dia menuturkan, sistem tol nirsentuh itu belum cocok diterapkan di JTTS. Mengingat masih diterapkan sistem gerbang tol tertutup, yakni pembayaran tarif dilakukan di gerbang tujuan.

Dia bilang, sistem MLFF lebih cocok dilakukan di tol Pulau Jawa. Lantaran sistem pembayaran tarif dilakukan secara terbuka atau dipungut ketika masuk gerbang tol.

"Kalau itu lebih cocok untuk terbuka kayak di Jawa ini. Kalau tertutup kayak di Sumatera itu belum perlu," ungkapnya.

Di sisi lain, trafik di JTTS masih tercatat jauh di bawah tol di Jawa. Dia mencatat tol Sumatera baru bisa menerapkan setelah trafiknya menyentuh 25.000 kendaraan per hari.

"Karena trafiknya masih kecil, kalau di Jawa ini sudah (tinggi), kalau pakai sentuh antrenya panjang, kalau sana (Sumatera) belum," ucapnya.

Hutama Karya menjadi pengelola tol Jakarta Outer Ring Road seksi S atau JORR-S dan tol akses Tanjung Priok.

2 dari 4 halaman

Diminta Segera Jalan

Jalan Tol Trans Sumatera — Selama libur Nataru 2023/2024, Hutama Marga Waskita mengoperasikan jalan tol Tebing Tinggi-Indrapura sepanjang 28,3 Km dengan tidak dikenakan tarif alias Rp 0, alias gratis dengan tanpa melakukan tapping pada gerbang tol atau free access.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) segera berjalan tahun ini.

Ia menyebut, Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sangat bermanfaat bagi pengguna tol lantaran tidak harus berhenti saat membayar di gardu tol.

Gde menilai adanya MLFF sangat efisien dari biaya dan kelancaran arus barang serta jasa, terutama saat libur lebaran dan tahun baru.

"Setiap libur panjang lebaran maupun akhir tahun, di sejumlah gardu tol selalu terjadi kemacetan yang menyita banyak waktu. Contohnya, libur lebaran ini, yang berdasarkan evaluasi mudik oleh pemerintah juga terjadi kemacetan akibat antrean di gerbang tol. Saat libur akhir tahun baru di Bali juga terjadi kemacetan parah di tol Bali," ujarn Gde dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

3 dari 4 halaman

Kurangi Kerugian Akibat Macet

Jalan Tol Trans Sumatera, Bakauheni, Lampung. — Jalan Tol Trans Sumatera, Bakauheni, Bandar Lampung. (Doc.Doni Syafar Diman)

Oleh karena itu, lanjut Gde, sudah saatnya Indonesia mengatasi persoalan tersebut. Menurut dia, kerugian atau dampak dari kemacetan sangat besar di sektor ekonomi. Contohnya, bahan bakar minyak yang terbuang di jalan.

"Di Jakarta saja, menurut Kemenhub, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun akibat pemborosan BBM dan waktu yang terbuang. Belum lagi kerugian sosial, mulai dari polusi hingga berkurangnya waktu untuk bersama keluarga. Sudah saatnya masalah ini diatasi dengan solusi yang applicable dan berkelanjutan," kata Gde.

MLFF merupakan metode pembayaran jalan tol yang memungkinkan pengguna melintas gerbang tol tanpa perlu berhenti.

Sistem MLFF telah sejak 12 Desember 2023 diujicobakan di Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), peralatan pendukung MLFF telah terpasang di pintu tol.

4 dari 4 halaman

Hutama Karya Minta PMN Rp 1 Triliun Buat Bangun Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Betung

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) kembali meminta kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun di tahun 2024 ini. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Palembang-Betung.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan, permohonan PMN ini mengambil sumber dana dari cadangan pembiayaan investasi. Sebelumnya, nilai Rp 1 triliun sudah dimohonkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Komisi XI DPR RI.

"Permohonan penyertaan modal PMN tahun anggaran (2024) dari Cadangan Investasi untuk Hutama Karya adalah sebesar Rp 1 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan tol ruas Palembang-Betung," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Tingkatkan Kapasitas PerusahaanDia menjelaskan suntikan dana PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan. Utamanya dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"(Kedua), melanjutkan pengusahaan jalan tol ruas Palembang-Betung. Ketiga, meningkatkan konektivitas backbone (penyangga) Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Jambi," ucapnya.

Atas kucuran PMN ini, dia berharap bisa bermanfaat pada meningkatnya konektivitas di Pulau Sumatera. Sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"Meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor jalan tol," ucapnya.

Ruas Palembang-Betung merupakan bagian dari JTTS ruas Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) yang ditargetkan rampung pada paruh pertama 2025.