Kredit Macet LPEI Tembus Rp 32 Triliun, Apa yang Salah?

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Ryan Kiryanto menyoroti tata kelola perusahaan (tata kelola) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di luar Kementerian BUMN, seperti PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Hal ini mengemuka seiring terungkapnya kasus kredit macet di LPEI.

Perlu diketahui, BUMN di bawah Kementerian Keuangan ini membukukan kredit macet (non-performing loan) gross mencapai 43,5% atau mencapai Rp32,1 triliun dari pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun.

Ryan menjelaskan LPEI merupakan BUMN yang berbeda dengan BUMN kebanyakan, karena berada di bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan Kementerian BUMN.

Menurutnya, pemahaman yang keliru tentang struktur kepemilikan ini dapat berimplikasi pada tata kelola perusahaan.

"Jangan sampai masyarakat mengira LPEI ini di bawah Kementerian BUMN, padahal bukan," tegas Ryan di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Lemahnya GCG

Menurutnya, kasus kredit macet di LPEI kemungkinan besar disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting bagi pengelolaan BUMN, baik di bawah Kementerian BUMN maupun kementerian lain.

"Itu saja resepnya. Kalau (prinsip GRC) dijalankan pasti bagus kinerjanya," jelas Ryan.