90% Perusahaan Global Belum Tegakkan HAM

Fantastis, 10 Perusahaan Ini Beri Gaji Selangit untuk Anak Magang — Menurut WBA Hanya 20 persen yang melakukan uji tuntas hak asasi manusia terhadap mitra rantai pasokan mereka dan hanya 4 persen yang berkomitmen terhadap upah layak. Ilustrasi bekerja (pixabay.com)

Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari 90 persen dari 2.000 perusahaan paling berpengaruh di dunia dinilai belum memenuhi harapan masyarakat terhadap isu hak asasi manusia, kondisi kerja dan etika perusahaan. Hal itu diungkapkan dalam sebuah laporan yang disusun World Benchmarking Alliance (WBA).

Dikutip dari AlJazeera, Jumat (5/7/2024) WBA menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia, yang memiliki pendapatan 45 persen perekonomian global, belum memberikan dampak positif terhadap kehidupan ratusan juta orang.

"Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai sumber daya dan pengaruh yang setara dengan beberapa negara terbesar, sehingga berdampak pada lebih banyak orang dibandingkan populasi di banyak negara. Fakta bahwa 90 persen dari perusahaan-perusahaan ini gagal bertindak berdasarkan ekspektasi sosial yang mendasar menunjukkan betapa buruknya peran sektor swasta," kata Namit Agarwal, pemimpin transformasi sosial di WBA.

"Menunjukkan kepemimpinan dalam menciptakan dunia yang setara, inklusif, dan adil dapat sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan akses terhadap pekerjaan yang layak untuk semua. Regulasi, panduan, dan tekanan eksternal diperlukan untuk mengarahkan bisnis ke arah yang benar," ujarnya, yang memantau komitmen perusahaan global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Tolok Ukur Sosial WBA menilai komitmen suatu perusahaan dari tindakannya secara etis, menyediakan dan mempromosikan pekerjaan yang layak, dan menghormati hak asasi manusia. Setidaknya 30 persen perusahaan mendapat nilai antara 0 dan 2 dari kemungkinan 20 poin.

"(Ini menunjukkan) ketidaksesuaian antara apa yang diungkapkan perusahaan mengenai pekerjaan layak dan harapan masyarakat terhadap mereka," ucapnya.

Meskipun lebih dari 60 persen perusahaan mengungkapkan sejumlah informasi mengenai upah dan setidaknya 45 persen melaporkan sejumlah informasi mengenai jam kerja, hanya 29 persen yang memantau kesehatan dan keselamatan tempat kerja pemasok, beber WBA.

2 dari 3 halaman

Hanya 20% Perusahaan Global Lakukan Uji Tuntas HAM, Hanya 10% Bayar Pajak

Ilustrasi Startup, Perusahaan Teknologi, Cloud, Komputasi Awan. Kredit: Freepik

Ditemukan juga, hanya 20 persen yang melakukan uji tuntas hak asasi manusia terhadap mitra rantai pasokan mereka dan hanya 4 persen yang berkomitmen terhadap upah layak, menurut WBA.

Sebagian besar perusahaan juga gagal dalam hal tanggung jawab perusahaan, dengan hanya 10 persen yang mengungkapkan pembayaran pajak mereka dan 9 persen menguraikan bagaimana mereka berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti karyawan dan serikat pekerja.

Selain itu, hanya 5 persen dari perusahaan yang disurvei mengungkapkan pengeluaran mereka untuk lobi perusahaan meskipun pengaruh ekonomi mereka sangat besar.

"Upaya lobi yang dilakukan oleh 2.000 perusahaan paling berpengaruh di dunia, yang menghasilkan pendapatan sebesar USD 45 triliun, dapat mendorong atau menghambat pembangunan berkelanjutan. Namun saat ini, tidak ada cara untuk mengetahui arah mana yang akan diambil oleh perusahaan. Kebanyakan perusahaan tidak transparan mengenai strategi keterlibatan politik atau pengeluaran mereka," kata WBA.

3 dari 3 halaman

Sektor Ritel Punya Skor Harapan Masyarakat Tertinggi

Dari 14 sektor yang disurvei, pakaian jadi dan alas kaki, TIK dan ritel menempati peringkat tertinggi dalam hal memenuhi harapan masyarakat, dengan skor antara 28 persen dan 33 persen, dibandingkan dengan skor rata-rata sebesar 23 persen.

Sedangkan sektor jasa keuangan mendapat nilai terendah, yaitu sebesar 11 persen, diikuti oleh industri transportasi sebesar 14 persen, dan real estate sebesar 16 persen.

Berdasarkan wilayah, perusahaan yang berkantor pusat di Asia Pasifik mendapat skor tertinggi, dengan skor rata-rata 35 persen.

Namun, WBA mengatakan hal ini disebabkan oleh dampak yang sangat besar dari Australia dan komitmennya untuk mengungkapkan pembayaran pajak.

Kawasan ini diikuti oleh Eropa sebesar 33 persen dan Amerika Utara sebesar 24 persen.

Timur Tengah mendapat skor terendah yaitu 11 persen, di belakang Asia Selatan dan Asia Timur dengan masing-masing 14 persen.

WBA mengatakan sektor swasta perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas kondisi ekonomi dan sosial yang mereka bantu ciptakan jika dunia ingin memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk mengurangi separuh kemiskinan pada tahun 2030.