Lonjakan Transaksi Tak Wajar, Bank Mandiri Telusuri Rekening Nasabah Terlibat Judi Online

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

"Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru," imbuhnya.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri," pungkasnya.

Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta adanya evaluasi sistem pembayaran perbankan dan lembaga keuangan non-bank terkait judi online (judol). Menurut dia, judi online dan aktivitas bisnis lainnya menjalankan prinsip bank follows the trade.  

Selama ini, Deni menilai, Bank Indonesia (BI) masih terkesan mempermudah izin pelaku judi online bertransaksi di perbankan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan, terkesan abai. 

"Belakangan, untuk memerangi aktivitas judi online, OJK menginstruksikan bank untuk tidak hanya memblokir rekening, tapi juga mengembalikan keuntungan bank yang diperoleh dari transaksi tersebut," kata Deni, Selasa (9/7/2024).

Pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemilik judi online, kata dia, dapat dilihat sebagai strategi untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Ini menjadi karakteristik umum dari industri judol. 

Dengan memiliki layanan pembayaran sendiri, pemilik judol dapat mengurangi ketergantungan kepada penyedia layanan pembayaran eksternal yang mungkin memiliki batasan transaksi, atau biayanya mahal. 

Dari perspektif perbankan, lanjutnya, kerjasama dengan layanan pembayaran milik judi online dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum. Mengingat judol seringkali berada dalam area abu-abu dari segi legalitas. 

"Bank mungkin melihat potensi keuntungan dari volume transaksi yang tinggi yang dihasilkan oleh industri ini. Oleh karena itu, bank harus melakukan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku sebelum bekerjasama dengan layanan pembayaran semacam ini," pintanya. 

Ke depan, kata dia, baik OJK maupun Bank Indonesia wajib melakukan audit investigasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank yang diduga terkait judol. Lantaran, ia menilai langkah itu masih luput dilakukan terhadap lembaga keuangan secara rutin. 

"Audit investigasi khusus judol memungkinkan lembaga keuangan memeriksa kelemahan dalam sistem kontrol internal mereka. Sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran," tuturnya.