PLN Butuh Suntikan Modal Negara Rp 15,8 Triliun, Buat Apa Saja?

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kembali pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah yang menjalankan penugasan. Dia mencatat, ada 70 persen BUMN yang mendapat PMN diberikan mandat penugasan.

Diketahui, dalam porsi usulan PMN Tahun Anggaran 2025, ada sejumlah BUMN yang bakal mendapat suntikan modal. Misalnya, PT PLN (Persero) yang bertugas untuk melistriki desa-desa. Di sisi lain, ada pula PT Hutama Karya (Persero) yang menjadi garda terdepan membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Waktu saya ketemu dengan Komisi VI (DPR RI), itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," ujar Erick Thohir, ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

BUMN di Bawah KemenkeuDi luar usulan dari Kementerian BUMN itu, Erick menyebut ada badan atau lembaga yang termasuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Pihaknya turut menggandeng Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tujuannya, melakukan pemetaan terhadap BUMN di bawah Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah di bawah Kemenkeu.

"Itu yang kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat, bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi. Kan ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkeu," bebernya.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerjasama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," imbuh Menteri BUMN.

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan penyertaan modal negara (PMN) bukan untuk BUMN sakit. Melainkan untuk menjalankan sejumlah penugasan dari pemerintah.

Sebagai contoh, PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Proyek itu digarap oleh BUMN karena belum ekonomis secara bisnis.

"Yang pasti PMN itu diberikan, biasanya kita minta, itu untuk penugasan, contoh BUMN ditugaskan untuk membangun jalan tol ke Sumatera, misalnya. itu penugasan. Kenapa? karena memang belum ekonomis, maka BUMN yang mengerjakan, maka dia ditugaskan," ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Kemudian, ada PMN untuk PT PLN (Persero) yang akan digunakan untuk melistriki desa-desa terpencil. Lalu, IFG diusulkan mendapat alokasi PMN untuk mendorong kredit usaha rakyat (KUR).

Dia menanggapi sorotan PMN kepada Bio Farma yang dihubung-hubungkan dengan kasus yang terjadi di Indofarma, anak usaha. Arya menegaskan, PMN ke Bio Farma malah untuk pengembangan usaha.

"Bisa dibilang hampir 70-80 persen PMN kita itu penugasan, jadi bukan untuk rugi. Misalnya kemarin begitu ya ada Bio Farma, itu minta PMN langsung dihubungkan sama anaknya yang namanya Indofarma, urusan pinjol lagi, enggak ada urusannya, karena itu dipakai untuk pembuatan pabrik ataupun mesin baru untuk vaksin," paparnya.

"Jadi tahun ini misalnya, atau untuk tahun depan, itu 70 persen itu penugasan. Kemudian hampir 26 persen lebih itu untuk pengembangan usaha," Arya menambahkan.

Misalnya, PMN kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk pengembangan pabrik di Banyuwangi. Ini dinilai bisa meningkatkan kapasitas INKA untuk membuat kereta api lokal.