Sumber PMN BUMN Bukan dari Utang Luar Negeri, Ini Buktinya

Sebagai rinciannya, setoran dividen BUMN ke kas negara mulai 2020, atau awal kepemimpinan Erick Thohir cukup baik. Pada 2020, setoran dividen mencapai Rp 43,9 triliun.

Kemudian, sempat turun menjadi Rp 29,5 triliun di 2021. Lalu, naik lagi ke Rp 39,7 triliun pada 2022 yang menunjukkan pulihnya bisnis BUMN. Selanjutnya, lompat 2 kali lipat ke Rp 81,2 triliun di 2023 dan mencatatkan puncaknya sebesar arp 85,5 triliun pada 2024.

Sementara itu, suntikan modal negara berupa PMN Tunai pada periode yang sama justru mengalami tren penurunan. Misalnya, pada 2020 PMN kepada BUMN diberikan sebesar Rp 27 triliun.

Meski naik di 2021 dengan suntikan Rp 68,9 triliun, angka itu berangsur turun lagi pada 2022 dengan nilai PMN Rp 53,1 triliun. Berikutnya, PMN yang diberikan pada 2023 tercatat sebesar Rp 35,3 triliun.

Terakhir, pada 2024, PMN Tunai yang diberikan adalah Rp 28,1 triliun, ditambah dengan PMN Tunai dari dana cadangan pembiayaan investasi Rp 5,47 triliun. Alhasil, suntikan modal negara di 2024 menjadi Rp 33,6 triliun.

Sebelumnya, setoran BUMN ke negara melalui dividen dinilai lebih besar ketimbang penyertaan modal negara (PMN) dalam 5 tahun terakhir. Ini terjadi sejak 2020-2024, atau di masa kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Rabu (10/7/2024) malam. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mengungkap nominal perbandingannya.

"Sebaran dividen mulai dari tahun 2020 sampai 2024 sebanyak Rp 279,8 triliun sedangkan sebaran PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp 217,9 triliun," kata Sarmuji saat membuka rapat, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menilai, pengajuan PMN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bisa dibilang ditambal oleh setoran dividen perusahaan pelat merah. Sementara itu, pada periode sebelumnya, kebanyakan diberikan bersumber dari utang luar negeri.

"Di masa yang dulu, PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya atau mungkin semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN yang sebenarnya kalau dikalkulasikan itu memang masih surplus antara dividen yang dimauskkan kedalam keuangan negara dengan PMN yang dialokasikan untuk BUMN-BUMN," paparnya.