KRL Commuter Line Catat Kenaikan Penumpang 15% pada Semester I 2024

Liputan6.com, Jakarta - KRL Commuter Line mengangkut sebanyak 179.165.921 orang di seluruh wilayah pelayanan pada semester I 2024. Jumlah itu naik 15 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 155.331.685 orang.

"Volume pengguna KRL Commuter Line terus menunjukan tren yang positif. Pada semester 1 tahun 2024 ini terdapat peningkatan volume pengguna sebesar 15 persen jika dibanding semester I pada tahun 2023 kemarin," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Tercatat peningkatan volume pengguna KAI Commuter pada semester I 2024 yang tertinggi pada peningkatan volume pengguna KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur dan KRL Commuter Line Basoetta. Masing-masing melonjak sebesar 130 persen, atau masing-masing melayani pengguna sebanyak 3.764.314 orang dan 1.098.595 orang.

Tren positif pun terjadi pada peningkatan volume pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek. Tercatat peningkatan sebesar 15 persen pada paruh pertama 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 lalu yang tercatat sebanyak 156.816.151 orang pengguna.

Sedangkan pada volume pengguna KRL Commuter Line Merak juga mencatatkan peningkatan 29 persen dengan melayani sebanyak 2.106.257 orang pengguna.

Untuk layanan KRL Commuter Line di wilayah 2 Bandung, KAI Commuter juga mencatat tren kenaikan volume penggunanya. Dari total pengguna semester pertama 2023 kemarin sebanyak 7.238.438 orang, kini meningkat sebesar 7 persen pada semester pertama tahun ini atau sebanyak 7.759.017 orang.

Lonjakan penumpang juga terjadi pada Commuter Line Prameks dan Commuter Line di wilayah 8 Surabaya. Tercatat peningkatan sebesar 10 persen untuk volume pengguna Commuter Line Prameks, total melayani 476.002 orang.

Sementara untuk peningkatan volume pengguna Commuter Line pada semester I ini di wilayah 8 Surabaya sebesar 10 persen, atau total sebanyak 7.145.567 orang pengguna yang dilayani.

"Pada semester II Tahun 2024, KAI Commuter akan terus berinovasi untuk dapat meningkatkan layanannya kepada seluruh penggunanya," imbuh Joni.

2 dari 5 halaman

Tambahan Perjalanan KRL

KRL Yogyakarta-Solo mulai berbayar pada 10 Februari 2021 (dok: KAI Commuter)

Joni mengatakan, KAI Commuter juga melakukan penambahan perjalanan KRL Commuter Line, terutama pada saat peak season yaitu pada libur Lebaran dan libur sekolah kemarin. KAI Commuter menambahkan 6 perjalanan KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur dan 4 perjalanan pada libur lebaran tahun ini.

KAI Commuter juga terus mengembangkan integrasi sistem pembayaran melalui Kartu Multi Trip (KMT). Dengan KMT, saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran tiket KRL Commuter Line, LRT, MRT serta Bus Trans Jakarta, Bus Trans Yogyakarta, Bus Trans Jateng, dan Bus Trans Jatim.

"Sepanjang semester I ini, tercatat 49,42 persen dari seluruh transaksi pembayaran tiket KRL Commuter Line mengunakan KMT. Sedangkan untuk transaksi pembayaran menggunakan kartu uang elektronik bank sebesar 34,12 persen, dan transaksi menggunakan QR Code sebanyak 16,46 persen," terang Joni.

3 dari 5 halaman

PMN KAI Sentuh Rp 17,7 Triliun pada 2015-2022

KA Bandara (Dok: PT Railink/KAI Bandara)

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 17,7 triliun periode 2015-2022. Modal tersebut untuk penugasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), KAI Commuter, dan LRT Jabodebek.

"Seluruh PMN ini secara reguler kita laporkan kepada DJKN sebagai pengelola PMN dan BPK dan PT SMI, dan seluruh PMN ini kita laporkan dari tahun ke tahun dalam RUPS," ungkap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAl, Salusra Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, dikutip Selasa (9/7/2024).

Salusra merinci, pada 2015 KAI mendapat PMN senilai Rp 2 triliun. Kemudian pada 2017, persereon mengantongi modal Rp 2 triliun Rp 3,6 triliun pada tahun selanjutnya untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Selanjutnya pada 2021, KAI mendapat PMN Rp 6,9 triliun, dengan Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek dan Rp 4,3 triliun untuk proyek KCJB. Adapun pada 2022 KAI mendapatkan PMN sebedar Rp 3,2 triliun untuk proyek KCJB. Dengan demikian, nilai total PMN yang dikeluarkan untuk proyek KCJB menyentuh Rp 7,5 triliun.

4 dari 5 halaman

KAI Minta PMN hingga Insentif Fiskal buat Bayar Utang CDB Rp 6,9 Triliun

Arus Balik Lebaran Idul Fitri, Stasiun Pasar Senen Ramai Kedatangan Pemudik — Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menyatakan bahwa arus milir (kembali ke hilir) atau balik Lebaran (Idul Fitri) 1444 Hijriah di Stasiun Pasar Senen dan Gambir diperkirakan rata-rata mencapai 40.000 sejak Senin ( 24/4) sampai 1 Mei 2023. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mendapat pinjaman sekitar Rp 6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) per Februari 2024 lalu. Pinjaman ini digunakan untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, secara pencatatan buku, pinjaman tersebut juga menjadi beban KAI. Meski, dalam memenuhi pelunasan cost overrun proyek Kereta Cepat Whoosh, ada keterlibatan konsorsium Indonesia maupun China.

"Kereta Api cepat itu kita lead consortium sebetulnya. Tidak hanya KAI yang setor modal. Tapi asetnya masuk ke buku kereta api (KAI). Artinya kalau asetnya masuk buku kereta api (KAI), utangnya masuk kereta api," ungkap Agus saat ditemui di Jakarta, Senin, 22 April 2024.

5 dari 5 halaman

Bebas Pajak

Kereta Api — Ilustrasi kereta api. (Foto: Dok. PT KAI)

Dia mengatakan, dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman itu, perlu ada dukungan dari pemerintah. Misalnya, mengurangi beban atas pembangunan infrastruktur kepada KAI sebagai operator.

"Kita meminta dukungan karena (kalau proyek) infrastuktur dibebankan ke operator berat sekali. Masa bangun jalan track dibebankan ke kita yang cuma cari tiket, istilahnya kan begitu," katanya.

Bebas Pajak

Dukungan yang dimaksud itu bisa berupa pembebasan biaya atas Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) hingga pajak dan biaya terkait lainnya. Langkah ini jadi pertimbangan untuk menjaga operasional tetap bisa berjalan optimal.

"Di sisi lain yang jadi concern kita, karena sudah operasional pasti butuh dana operasional. Kalau memang penumpang belum tercapai, kita berhitung kan, istilahnya kasnya bisa tekor, defisit. Bayar operasional tapi laba tiketnya belum. Kita mikir itu, biar operasional tetap terjaga. Salah satunya itu, di samping dari pinjaman tadi," tuturnya.