Satgas BLBI Kembali Sita Aset Properti di Banten dan Kalsel, Segini Nilainya

Pemasangan plang didampingi pengamanan dari Tim Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Agus Waluyo, S.I.K beserta jajaran, Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Erick Frendiz, S.I.K, M. Si, Kabag Ops Polres Banjar Kompol Abdul Mufid, S. Sos dan jajaran, IPTU Sumari, S.H selaku Kepala Polsek Sunga Tabuk dan jajaran.

Kegiatan juga dihadiri oleh Taufiqurrahman selaku Camat Sungai Tabuk, Mansyah selaku Sekretaris Desa Pematang Panjang serta aparat desa setempat.

Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiiki obligor/debitur.

Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

"Terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan diperpanjang lagi hingga tahun depan. Lantaran, Satgas BLBI baru mengantongi sekitar Rp 38,2 triliun aset obligor dan debitur.

Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah total piutang negara dalam bentuk aset BLBI hampir tiga kali lipat lebih besar dari yang sudah didapat.

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 T. Sebuah angka yang sangat besar," ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Sebelumnya, masa kerja BLBI pun telah diperpanjang hingga akhir 2024 ini. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 6 Tahun 2021.

Dalam acara serah terima aset senilai Rp 2,7 triliun kepada 9 kementerian/lembaga, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto coba merinci perolehan Satgas BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Mulai dari pendapatan negara bukan pajak ke kas negara senilai Rp 1,5 triliun. Selanjutnya, bentuk sita barang, jaminan, harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19,366 juta meter persegi, atau setara Rp 17,7 triliun. 

Lalu, dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20,857 juta meter persegi atau setara Rp 9,1 triliun, penerapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke kementerian/lembaga serta pemda seluas 3,8 juta meter persegi, setara Rp 5,9 triliun. Terakhir, dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 meter persegi atau setara Rp 3,7 triliun.

Namun, jumlah itu masih jauh dari target Rp 110,45 triliun. Oleh karenanya, Hadi bertekad melanjutkan tugas Satgas BLBI meski kabinet pemerintahan akan berganti. 

"Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sementara masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan. Untuk melanjutkan hasil kerja satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/negara untuk menuntaskan hak target negara yang belum diselesaikan para obligor/debitur," ungkapnya.

"Masih banyak aset-aset yang harus diselesaikan. Kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," tegas Hadi.