Akhirnya, Indonesia Kantongi Rp 16,2 Triliun Dana JETP dari Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta Bank Pembangunan Amerika Serikat (US International Development Finance Corporation/DFC) menyetujui pembiayaan USD 1 miliar, atau setara Rp 16,2 triliun untuk Indonesia. Dana tersebut diberikan dalam rangka percepatan menuju energi bersih.

Kepastian ini dilontarkan dalam pertemuan antara Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat, Alexia Latortue bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Bimasena Club at The Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Asisten Menteri Keuangan AS Alexia Latortue mengatakan, biaya USD 1 miliar itu masuk dalam program pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati per 2022.

Dana hibah ini jadi satu paket dengan komitmen investasi USD 126 juta, atau sekitar Rp 2,41 triliun untuk pembangkit listrik Ijen Geothermal di Jawa Timur oleh PT Medco Cahaya Geothermal.

"Adapun USD 1 miliar pembiayaan JETP telah disetujui. Salah satu proyek yang disepakati termasuk USD 126 juta proyek pembangkit listrik Geothermal," ujar Latortue.

Menurut dia, itu jadi salah satu contoh bahwa pendanaan JETP bakal menciptakan kepastian penggunaan energi bersih untuk masa depan Indonesia.

"Sekarang kita bergerak mengimplementasikan cita-cita untuk memiliki energi yang aman, murah, dan juga bersih bagi Indonesia. Ini juga akan menciptakan pertumbuhan hijau di negara ini, dengan perkiraan 300.000 lapangan kerja berkualitas (akan tercipta), dan memastikan transisi energi akan memberikan keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia," bebernya.

Pencairan Dana JETP

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani turut mengapresiasi janji pencairan dana JETP dengan total nilai sebesar USD 20 miliar, yang pada akhirnya mulai cair.

"Pada akhirnya dia sadar Indonesia benar-benar menonjolkan komitmennya. Saya pikir dengan nilai USD 1 miliar yang telah disepakati, setidaknya ini jadi kabar baik. Bukan sekadar komitmen USD 20 miliar, tapi ada sesuatu yang bisa mulai digunakan," ungkap Shinta.

Menurut dia, pencairan ini jadi kabar baik bagi sektor industri yang juga sangat terlibat dalam proses JETP untuk proyek transisi energi.

Shinta menilai, Kadin Indonesia juga telah membahas banyak hal dengan DTC. Termasuk tantangan yang masih dihadapi di lapangan, bagaimana dukungan pemerintah dalam hal regulasi kebijakan, hingga faktor pembiayaan.

"Oleh karenanya, pembiayaan jadi persoalan yang sangat besar. Bukan hanya akses terhadap pembiayaan, namun juga akses terhadap pendanaan yang harus dipertimbangkan," kata Shinta.

"Pada akhirnya, kami ingin mendorong lebih banyak energi terbarukan, dan hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana industri itu sendiri, yang kini juga berada dalam kondisi yang baik. Sejalan dengan permintaan pasar, diperlukan pasokan yang lebih banyak untuk tenaga listrik dihasilkan oleh EBT (energi baru terbarukan)," tuturnya.

Sejalan dengan Shinta, Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo mengatakan investasi yang dilakukan oleh AS di Indonesia dapat membuka ruang lebih untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta menarik negara lain untuk turut serta berinvestasi di Indonesia pada sektor EBT.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan hal ini, seperti infrastruktur yang perlu ditingkatkan, regulasi yang mendukung, dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

“Maka dari itu, melalui Pokja Transisi Energi Kadin kami akan menjembatani dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan utama di sektor energi terbarukan untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan," ucap dia.