Habiskan Rp 56,9 Miliar, Renovasi Istana Tampaksiring di Bali Rampung September 2024

Wapres maruf Amin — Wapres Maruf Amin menikmati suasana Istana Tampaksiring di Bali. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah merenovasi Istana Kepresidenan Tampaksiring di Kabupaten Gianyar, Bali.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan, pada umumnya kondisi bangunan Istana Kepresidenan Tampaksiring secara virtual masih baik.

Namun terdapat kerusakan yang terjadi pada bagian arsitektur/finishing, seperti cat dinding bercak dan penutup plafon yang rusak akibat adanya kebocoran dan rembesan hujan atap bangunan.

"Kebocoran tersebut dikarenakan penutup atap yang berupa sirap ulin sudah mulai rusak. Kegiatan ini tidak hanya perlu pada bangunan/gedung, namun termasuk sarana prasarana lingkungan di Istana Kepresidenan Tampaksiring antara lain pagar keliling, jalan aspal, dan lingkungan," kata Cakra dikutip dari siaran pers resmi Kementerian PUPR, Senin (15/7/2024).

Proses renovasi dilakukan sejak 29 Desember 2023 hingga 7 September 2024, dengan nilai kontrak fisik sebesar Rp 56,950 miliar melalui APBN tahun 2023-2024 oleh Kontraktor Pelaksana PT Joglo Multi Ayu.

"Saat ini progres fisiknya telah mencapai 79 persen dan ditargetkan akan selesai September 2024," terang Cakra.

Adapun lingkup pekerjaannya meliputi Wisma Merdeka, Jembatan Persahabatan, Wisma Negara, Wisma Yudhistira, dan Paviliun Yudhistira, Gedung Parikesit, Pendopo Parikesit, Gedung Mess, Wantilan Mess, Pagar Keliling, Jalan Aspal dan Lingkungan, Pekerja SMKK, dan Pekerjaan Persiapan.

"Untuk akses menuju ke lokasi, dari Pusat Kota Denpasar kurang lebih sepanjang 42 Km atau dapat ditempuh sekitar 1 jam 15 menit dengan menggunakan transportasi darat," pungkas Cakra.

2 dari 3 halaman

5 Istana Kepresidenan Terima Sertifikat Energi Terbarukan

PT PLN (Persero) menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di 5 Istana Kepresidenan yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring. (Dok. PLN)

PT PLN (Persero) menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di 5 Istana Kepresidenan yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring. Penyerahan REC ini sekaligus menjadi tanda jika Sekretariat Presiden (Setpres) menjadi lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hal ini menjadi bukti nyata bahwa PLN dan Setpres telah bergerak mewujudkan transisi energi bersih, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Istana negara menjadi salah satu garda depan untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa, sehingga harapannya langkah Istana ini bisa diikuti lembaga lain,” katanya.

Darmawan menjelaskan melalui REC ini, artinya Istana negara saat ini dialiri listrik yang berbasis energi bersih. Sebagai wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission di 2060.

Darmawan menjelaskan, sumber energi bersih yang digunakan dalam REC di lima Istana Kepresidenan ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW).

3 dari 3 halaman

Sumber Energi Bersih

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-77, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya siaga pasokan listrik pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR, Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, serta Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera di Istana Negara. (Dok. PLN)

PLN juga memiliki sumber energi bersih lain yakni PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW. Jadi total produksi listriknya ada sekitar 2,5 juta MWh per tahun yang ini setara dengan 2,5 juta unit REC.

Sementara kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan ini berkapasitas 12.800-an MWh per tahun di mana selama dua tahun setara dengan 24.360 unit REC. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak.

Darmawan berharap kerja sama ini dapat menjadi role model seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.

"Kesuksesan transisi energi bukan hanya ditentukan PLN saja. Tetapi dukungan oleh seluruh kekuatan dalam negeri, termasuk yang sudah didorong oleh Pak Kasetpres di sini melalui pemanfaatan produk kelistrikan berbasis EBT," ungkapnya.