Mendagri Larang Kepala Daerah Jual Sawah Demi Turunkan Harga Beras, Apa Hubungannya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pasang mata terhadap harga beras yang kembali naik di pekan kedua Juli 2024.

Terlebih kini sudah mulai memasuki musim kering, yang menurut ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncaknya akan terjadi di Agustus-September 2024.

"Kita melihat di minggu kedua Juli, kita sudah lihat beras merangkak naik. Beras terjadi kenaikan harga di 113 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota," ujar Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (15/7/2024).

Menurut dia, lonjakan harga beras jadi hal yang patut disikapi bersama. Khususnya melalui program swasembada beras yang diusung pemerintah pusat, dengan importasi sebagai ban serep jika produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Oleh karenanya, Tito meminta seluruh kepala daerah tetap menjaga luas lahan sawah di wilayahnya. Dengan cara bisa tahan dari godaan pihak pengembang yang kerap mengiming-imingi uang untuk pemasukan daerah.

"Tapi langkah utama, yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras kita meningkat. Satu adalah lahan sawah yang sudah ada jangan sampai dikonversi ke penggunaan lainnya, seperti untuk komersial, pemukiman, dan lain-lain," ungkapnya.

"Ini akan membuat produksi kita menurun, dan godaannya tinggi untuk rekan-rekan kepala daerah, karena banyak pengembang/industri yang mau melobi, dan lain-lain," kata Tito.

Jaga Produksi Beras

Lebih lanjut, ia juga meminta insan daerah memperhatikan beberapa hal untuk menjaga produksi beras. Mulai dari program pompanisasi yang digelontorkan Kementerian Pertanian, hingga mendorong pemanfaatan pupuk subsidi lebih masif.

Tito memohon agar urusan pangan tersebut tetap jadi perhatian utama seluruh kepala daerah definitif maupun penjabat (Pj) di tengah persiapan menuju Pilkada.

"Masalahnya ini melibatkan rantai yang panjang, sehingga perlu tepat sasaran di petani yang betul-betul membutuhkan (pupuk) subsidi itu. Kami khawatir kalau nanti rekan-rekan semua sibuk, sibuk Pilkada macam-macam. Tapi tolong persoalan ini dijadikan prioritas, masalah beras produksi ini," tegasnya.

"Tolong nanti di-follow up dengan rapat internal, terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing, kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh petani, ini menjadi prioritas," pinta Mendagri.