Transisi ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Indonesia Punya 3 Pekerjaan Rumah

Terkait proyek PLTN yang masuk ke dalam RUKN 2023, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menuturkan, program-program ketenagalistrikan yang menyinggung terkait nuklir dapat mulai dimaksimalkan.

Eniya mengaku dirinya sudah beberapa kali membahas terkait pembangkit listrik tenaga nuklir bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Yang menjadi perhatian saat ini, kata Eniya, adalah masalah keselamatan, kesiapan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani PLTN tersebut.

"Pak Menko (Luhut) masih perlu diyakinkan untuk masalah keselamatan dan SDM yang menangani, tetapi regulasinya sudah kami siapkan," kata Eniya dikutip dari Antara. 

Sebelumnya, Pemerintah buka kesempatan bagi sejumlah perusahaan asing asal Amerika Serikat hingga Jepang untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. 

Meskipun banyak potensi kerja sama, PT PLN (Persero) menilai Indonesia belum akan memulai inisiasi pembangunan pembangkit nuklir pada tahun ini atau dalam waktu dekat. 

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Adi Lumakso mengatakan, ide pembangunan PLTN bukanlah wacana baru. Walaupun tak menutup kemungkinan untuk itu, PLN saat ini masih lebih memilih sumber pembangkit berbasis alam yang ramah lingkungan. 

"Kita masih mengembangkan potensi renewable yang lainnya, air, angin, geotermal. Kita ke situ dulu. Nanti sebagai alat terakhir kalau memang itu (pembangkit nuklir) menjadi opsi yang bisa ditempuh, tapi itu pemerintah yang mutusin," ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Adi menyatakan, PLN siap terlibat mengurusi nuklir jika sudah ada kebijakan dari pemerintah. Ia juga tidak memungkiri ada banyak potensi kerjasama dengan pihak asing dalam pembangunan PLTN.

Namun, ia tidak mau asal menjadikan nuklir sebagai sumber kelistrikan bagi masyarakat luas. "Karena nuklir ini kan juga harus kita mitigasi, pastikan bahwa itu salah satu pembangkit yang nantinya menjadi satu solusi," imbuhnya. 

"Cuman untuk masuk ke sana perlu kajian lebih mendalam lagi, dan itu pemerintah yang memutuskan. Kita PLN akan mengikuti apa yang digagas pemerintah," tegas Adi.

Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaan terkemuka Rusia, JSC Rosatom bekerjasama dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia.

Pengembangan energi nuklir untuk ketenagalistrikan terbatas pada keperluan non-energi seperti kesehatan dan pertanian. "Nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan," kata Airlangga beberapa waktu lalu. 

Menko Airlangga menyampaikan, saat ini Indonesia sedang fokus beberapa hal terkait isu energi bersih. Langkah ini sebagai bagian dari rencana besar transisi energi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah RI.

"Rusia juga diundang untuk bekerjasama dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Hal ini adalah wujud dari komitmen Pemerintah RI dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu," ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung pada 2032 mendatang.

Pembangkit tenaga nuklir pertama di Tanah Air tersebut dibangun oleh perusahaan listrik swasta asal Amerika Serikat, PT ThorCon Power Indonesia dengan kapasitas 500 MW.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prahoro Nurtjahjo, mengatakan Indonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.

Kementerian ESDM juga telah menjalani beberapa strategi secara internal maupun luar, termasuk melakukan beberapa diskusi dengan International Atomic Energy Agency (IAEA).

"Intinya kalau kita lihat, ini sesuatu yang baru bagi kita di Indonesia. Jadi kalau masalahnya bukan teknologi saja, tapi masalah sosial," ujar Prahoro.