Alokasi Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,55 Juta Ton, Bos PIHC Pastikan Penyaluran Tetap Jalan

Rahmad menjelaskan, jika mengacu pada kontrak awal, ada sekitar 100 kabupaten yang alokasinya akan habis di Juli 2024 ini. Kontrak itu mencatatkan volumen pupuk subsidi sebesar 4,7 juta ton.

"Jadi bukan alokasi (terbaru) yang 9,5 juta tonnya tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama. Itu yang volumenya sudha habis di Juli ini 100 lebih akbupaten yang sudah habis," ucapnya.

Dia menegaskan kembali, proses penyaluran terus berjalan kepada petani. Sambil pada saat yang sama mengurus segala dokumen administratif.

"Jadi kalau kita ngomong saklek-saklekan ya seperti itu, tapi kita tidak boleh mengorbankan administratif karena hal yang lebih substantif, kita harus dorong produktivitas pertanian," kata dia.

Pastikan Pupuk Subsidi Sampai ke Petani

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton untuk tahun 2024 ini. Penyaluran ke petani dipastikan sesuai dengan musim tanam yang tersisa di sisa tahun ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera mengatakan ada beberapa proses administrasi yang perlu dilalui. Meski, pemerintah pusat telah meneken tambahan alokasi jadi 9,5 juta ton tadi.

"Kita butuh waktu untuk penghitungan ulang dan sampai ke daerahnya itu tetap memerlukan administrasi dari tingkat provinsi lalu turun ke kabupaten/kota, nah baru sekitar 2 3 minggu belakangan ini seluruh kebutuhan administrasi itu sudah selesai," ucap Dida dalam diskusi terkait pupuk subsidi di Langham Hotel, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dengan rampungnya sejumlah persyaratan administrasi tadi, Dida memastikan penyalurannya tepat sasaran. Termasuk sesuai dengan jadwal musim tanam di sentra-sentra pertanian.

"Mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini, karena kemarin kan ada pergeseran musim tanam, nah itu ktia bisa masih ada beberapa musim tanam di tahun ini, sehingga pupuk tadi terserap sepenuhnya untuk menunjang produktivitas pertanian kita," paparnya.

Dia mengatakan, selain tambahan alokasi pupuk subsidi, tahun ini juga pemerintah memasukkan data-data pertanian baru. Termasuk menyertakan data petani di kawasan hutan.

"Jadi tahun ini, selain tadi ada perubahan alokasi, kita juga sudah memasukkan kelompok masyarakat yang selama ini juga bertani namun di kawasan hutan, itu juga kita masukkan juga," ucap Dida.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkap dampak kenaikan harga pupuk terhadap terganggunya produktivitas pertanian di Indonesia. Maka, langkah memperbanyak kuota subsidi dan sasarannya dinilai menjadi cara yang tepat.

Dia menuturkan, pupuk memiliki kontribusi 62 persen terhadap produktivitas pertanian. Dia mencatat juga, kenaikan harga pupuk akan menurunkan kemampuan penyerapannya di lapangan.

Misalnya, ketika harga pupuk naik Rp 1.000, konsumsi urea dan MPK akan turun masing-masing 14 persen. Ini menjadi tanda penurunan produktivitas petani.

"Price elasticity-nya adalah setiap (kenaikan harga pupuk) Rp 1.000 akan menurunkan konsumsi urea 14 persen dan MPK 14 persen," kata Rahmad dalam diskusi soal pupuk subsidi, di Langham Hotel, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia mengatakan, penurunan produksi petani, khususnya padi menunjukkan angka yang tidak sedikit. Tercatat, produksi padi bisa turun setengah ton per hektarenya.

"Apa dampaknya penurunan konsumsi Urea dan MPK ini? penurunan ini akan berakibat pada penurunan produktivitas pertanian khususnya padi sebesar setengah ton per hektare," tegasnya.

Dia mengatakan, kontribusi pupuk ke produktivitas tercatat sebesar 62 persen. Jika dilihat dari porsi biaya penanaman, pupuk mencatat bagian 23 persen. Adanya pupuk subsidi, menurutnya turut membantu meringankan petani sekaligus meningkatkan produktivitas.

"Pupuk itu berkontribusi terhadap 62 persen produktivitas tanaman dan kalau dilihat dari biaya subsidi, pupuk itu 23 persen dan pupuk subsidi menurunkan biaya produksi sebesar 9 persen," ucapnya.

Berdampak Berat

Kembali ke hitungan kenaikan tadi, Rahmad mengindikasikan akan ada dampak yang cukup berat jika tak ada pupuk subsidi. Utamanya terhadap produktivitas guna menopang ketahanan pangan RI.

"Jadi bayangkan kalau harga pupuk itu naik Rp 1.000, bayangkan kalau tidak ada pupuk subsidi kemudian harga pupuk naik 3 kali lipat apa yang akan terjadi dengan Indonesia?," kata dia.

"Menurut kami penting sekali antara hubungan antara korelasi yang tegas antara pupuk dengan produktivitas pertanian ini," imbuh Rahmad Pribadi.