Fauzi Baadilla Jadi Komisaris Pos Indonesia, Intip Gajinya

Liputan6.com, Jakarta - Fauzi Baadilla dan Muhammad Budi Djatmiko telah ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Keputusan pengangkatan dua Komisaris Independen PT Pos Indonesia itu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis, 18 Juli 2024.Adapun Fauzi Baadilla dikenal juga sebagai aktor di sejumlah film Indonesia.

"Benar, bapak Fauzi Baadila sebagai komisaris independen PosIND," kata VP Corporate Communication Pos Indonesia, Heri Nugrahanto kepada Liputan6.com, Jumat (19/7/2024).

Selain itu, Kementerian BUMN juga telah mengukuhkan pemberhentian Guntur Iman Nofianto pada tanggal 1 April 2024. Pemberhentian ini ditetapkan sehubungan dengan berkahirnya masa jabatannya di PosIND.

“Kami mengucapkan selamat kepada Dewan Komisaris Independen terpilih, semoga dapat membawa kemajuan bagi PosIND," ujar Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance, Pos Indonesia, Tata Sugiarta melalui keterangan resmi.

“Kepada komisaris yang telah mencapai masa akhir jabatan Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan bagi perusahaan," ia menambahkan.

Dengan demikian susunan dewan komisaris-direksi antara lain:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Rhenald Kasali
Komisaris: Gunawan Hutagalung
Komisaris: I Gde Made Kartikajaya
Komisaris: Robben Rico
Komisaris: Muhammad Budi Djatmiko
Komisaris: Fauzi Baadilla

Dewan Direksi

Direktur Utama: Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik: Tonggo Marbun
Direktur Operasi dan Digital Services: Hariadi
Direktur Bisnis Jasa Keuangan: Haris
Direktur Human Capital Management: Asih Kurniasari Komar
Direktur Business Development dan Portfolio Management: Prasabri Pesti.

2 dari 3 halaman

Berapa Gaji Fauzi Baadilla dan Budi Djatmiko?

Seiring pengangkatan itu, berapa honorarium Fauzi Baadilla dan Budi Djatmiko?

Penetapan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi komisaris perusahaan BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/mbu/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pada pasal 83 Peraturan Menteri BUMN disebutkan pada ayat 1, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diberikan honorarium yang ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:

a.Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur utama BUMN

b.Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN, dan

c.Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN

Adapun mengutip laporan tahunan PT Pos Indonesia tahun 2022, Perseroan telah menetapkan indikator yang digunakan untuk menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas sebagai berikut:

1.Faktor skala usaha

2.Faktor kompleksitas usaha

3.Tingkat inflasi

4.Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan

5.Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Adapun besaran remunerasi yang diterima adalah:

a.Komisaris utama 45 persen dari remunerasi direktur utama

b.Anggota dewan komisioner 90 persen dari remunerasi komisaris utama

c.Anggota direksi lainnya 85 persen dari direktur utama.

3 dari 3 halaman