BPKN Usul Bentuk Kementerian Haji, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian khusus yang menangani soal haji, umrah serta wakaf. Hal ini diperlukan karena pengelolaan haji, umrah dan Wwakaf sangat komplek.

Muhammad Mufti menuturkan, pengelolaan haji dan umrah cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut kepentingan publik, yang tentu berkaitan dengan pelayanan konsumen secara utuh.

Dari sisi perlindungan konsumen BPKN melihat ada lima poin utama yang diinginkan oleh konsumen dalam hal pelaksanaan haji yaitu, cepat, murah, nyaman, aman, dan selamat.

“Ini tentu menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan kementerian khusus yang menangani persoalan haji, termasuk umrah dan waqaf. Sehingga kami mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji, Umrah dan Waqaf,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Alasan lain dari diusulkannya kehadiran Kementerian Haji, Umrah dan Waqaf kepada pemerintahan baru Prabowo – Gibran, melihat potensi porsi anggaran yang sangat besar yang bisa terkelola dengan baik.

“Potensi angka pengelolaan anggaran bisa sampai 700 Trilun. Tentu sangat ideal jika menghadirkan satu kementerian sendiri yang menanganinya,” beber Mufti.

Selain itu, lanjut Mufti saat ini pemerintahan Arab Saudi sudah memiliki kementerian haji dan umrah yang menangani persoalan haji dan umrah, sehingga pihaknya mengusulkan kepada pemerintahan baru nantinya mengadakan kementerian sendiri agar lebih maksimal dalam pelayanan haji dan umrah.

“Sehingga urusan haji dan umrah nantinya akan diurus antar kementerian haji dan umrah di Indonesia dan kementerian haji di Arab Saudi,” ungkap Mufti.