Siap Ditindak, Mendag Kantongi Data Pelaku Barang Impor Ilegal

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas buka suara terkait kelangkaan beras kepada wartawan usai pencoblosan di Jakarta, Rabu (14/2/2024). (Gagas/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku telah mengantongi data barang impor ilegal. Menurutnya, ini jadi salah satu landasan dibentuknya satuan tugas (satgas) pengawasan barang impor ilegal.

Diketahui, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Dikenakan Tata Niaga Impor. Satgas ini berlaku untuk 7 komoditas barang yang sudah ditetapkan.

Anggota Komisi III DPR Usulkan Pembentukan Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal

Dia menegaskan, sudah ada data indikasi terhadap aktivitas impor ilegal tersebut. Dia bilang sudah ada banyak data informasi yang didapatnya.

"Ada, kalau enggak, gak mungkin kita lakukan. Ada banyak," kata Mendag Zulkifli, di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Data di Jaksa Agung

Dia turut mengatakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga telah mengetahui data tersebut. Jaksa Agung termasuk ke dalam tim satgas pengawasan barang impor ilegal yang baru dibentuk tadi.

Kendati demikian, Mendag Zulkifli Hasan belum mau berbicara banyak mengenai titik lokasi yang menjadi sasarannya.

"Sudah, sudah ada beberapa titik. (Dimana lokasinya?) Ya jangan dong. Sudah, sudah ada," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Bentuk Satgas

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi emmbentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Dikenakan Tata Niaga Impor. Satgas barang impor ini ditarget mulai bergerak pada pekan depan.

Mendag Zulkifli mengaku telah mengantongi keluhan-keluhan dari asosiasi terkait dengan banjirnya barang impor ilegal. Guna membendung hal itu lebih serius, maka dibentuk satgas barang impor.

"Hampir semua sama yang disampaikan kepada kita, maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal karena jauh daripada harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan SNI, dan lain-lain, sehingga terjdi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain," ungkap Mendag Zulkifli, dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

"Oleh karena itu kita bentuk satgas, yaitu Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu. Jadi gak semua, tertentu yang diberlakukan tata niaga impor," sambungnya.

Lingkup satgas ini akan mengawasi sedikitnya 7 komoditas yang diimpor ke Indonesia. Diantaranya, Tekstil dan produk tekstil (TPT), Pakaian Jadi, Keramik, Elektronik, Beauty atau kosmetik, Barang tekstil sudah jadi, serta Alas Kaki.

"Satgas ini beranggotakan 11 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenperin, KemenkumHAM, BIN, BPOM, Bakamla, TNI AL, dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, dan KADIN. Karena di daerah tentu juga harus pemerintah daerah," paparnya.

Dia mengatakan, sasaran dari pengawasan ini adalah distributor dan importir besar. Utamanya soal legalitas daripada barang yang dibawa masuk tersebut.

3 dari 3 halaman

Mulai Bergerak Pekan Depan

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan makanan atau barang jasa titipan (Jastip) yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Pemerintah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Satgas Pengawasan Barang Impor ini ditargetkan mulai bekerja pada pekan depan. Pasalnya, kelengkapan administratif akan dirampungkan pada Senin, 21 Juli 2024.

Sebelum mulai bekerja, Satgas itu akan merampungkan petunjuk pelaksanaan hingga petunjuk teknis terlebih dahulu.

"Satgas ini baru akan bekerja, hari Senin mungkin juklak, juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti," ucapnya.

"Berlaku efektif hari ini sampai akhir tahun ini. Jadi karena dia waktunya setahun berjalan, jadi sampai akhir Desember 2024," sambungnya.