Sri Mulyani soal Family Office: Ada yang Sukses, Ada yang Tidak

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya tengah mempelajari skema investasi baru melalui family office yang menyasar para konglomerat. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah kepada investor yang membangun family office adalah pembebasan pajak.

Bendahara negara menyebut pemerintah akan membandingkan hasil kerja atau (benchmarking) ke sejumlah negara yang menjadi pusat family office. Mengingat, tidak semua negara mampu mengelola investasi family office.

"Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses ada yang tidak, jadi kita belajar dari situ," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).

Terkait adanya kemungkinan tambahan relaksasi pajak dari skema family office. Bendahara negara menilai, Indonesia telah memiliki sederet insentif pajak yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penerimaan negara.

"Kalau mengenai peraturan perpajakan, insentif perpajakan, kita punya banyak pelajaran seperti tax holiday, tax allowance, maupun yang sekarang ini sudah kita berikan untuk IKN," bebernya.

Saat ini, Kementerian Keuangan masih menunggu pembahasan terkait rencana penerapan skema family office di internal pemerintah. Mengingat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka ruang adanya pemberian insentif baru di sektor perpajakan.

"Jadi, nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan fam office itu sendiri," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.

Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar USD11,7 triliun.

2 dari 4 halaman

Luhut Berguru ke Abu Dhabi Soal Family Office, Bawa Oleh-Oleh Buat Jokowi

**Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam ‘China-Indonesia Joint Dive Expedition to Java Trench (22-03-2024). (Dok Kemenko Marves)**

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menceritakan hasil pengalamannya berguru ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab soal rencana pembentukan family office dan family business di Indonesia.

Saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut menekankan perlunya kepastian hukum dalam pembentukan family office.

"Satu hal yang saya pelajari dan menarik, adalah kepastian hukum. Saya bilang ke pak Jokowi, pak, sederhana rupanya. Kenapa Luhut? Ya pengadilan arbitrase itu hakimnya hakim dari luar, yang internasional, certified," ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara peluncuran Simbara Nikel dan Timah di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

"Itu putuskan kebijakan A, ya sudah kebijakan A, enggak ada lagi banding-banding. Kalau itu terjadi, legal certainty seperti itu akan terjadi di negeri kita. Dan orang banyak sekali pingin datang taruh duitnya ke Indonesia," tegas Luhut.

Berikutnya, sambung Luhut, pembentukan family office juga akan menambah pemasukan devisa bagi negara. Sehingga itu bakal merembet positif ke berbagai sektor semisal penciptaan lapangan kerja.

"Kedua, juga dia harus investasi, dan investasi itu Bu Ani (Sri Mulyani) kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi banyak sekali modifikasi-modifikasi yang bisa kita lakukan untuk ini," kata Luhut.

Luhut menyampaikan, dirinya juga sempat berbincang dengan beberapa profesor dari UGM, yang menyatakan bahwa permasalahan hukum jadi kunci agar lebih bisa memancing banyak pemasukan investasi.

"Memang masalah kita di arbitrase ini. Ini harus kita perbaiki kalau mau negeri kita ini bagus. Sebenarnya kalau kita bangun sistem yang bagus dan semuanya digital, itu akan membuat Indonesia ini makin baik ke depan," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Selain Bali, Family Office Juga Bakal Diterapkan di IKN

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19 — Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas istimewa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin tim khusus yang akan mengkaji skema investasi family office di Indonesia.

Tugas ini diemban dengan penuh semangat oleh Menko Luhut, yang mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa konglomerat asing yang berminat untuk mendaftar dalam program family office ini.

"Sudah ada beberapa nama yang tertarik, dan dalam dua-tiga minggu ke depan, kami akan mengumumkannya ketika semuanya sudah lebih jelas," ungkap Luhut yang sudah beberapa kali mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi, dikutip dari Antara, Jumat (5/7/2024).

Para konglomerat atau keluarga kaya ini berencana untuk menginvestasikan dana mereka di Bali, yang menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi mereka.

Luhut menlanjutkan, tim khusus yang dipimpin oleh Luhut telah mulai bekerja dan rencananya akan melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang sudah menerapkan konsep serupa. Langkah ini diambil untuk mempelajari pengelolaan dana para orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam konsep investasi di Indonesia. Beberapa negara dan wilayah administrasi khusus yang akan menjadi tolok ukur dalam pengkajian ini adalah Uni Emirat Arab (Dubai), Hong Kong, dan Singapura.

4 dari 4 halaman

Bakal Ada Juga di IKN

Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). (Foto: Kementerian Perhubungan/Kemenhub)

Selain di Bali, Luhut juga mengungkapkan bahwa konsep ini dapat diterapkan di lokasi lain seperti Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami akan melihat contoh seperti di Dubai, dimana terdapat satu gedung dengan 400 family office dan nilai investasinya mencapai triliunan dolar. Pertanyaannya adalah, jika Dubai, Singapura, dan Hong Kong bisa melakukannya, mengapa Indonesia tidak bisa melakukannya di Bali, Jakarta, atau IKN," ujar Luhut dengan penuh keyakinan.

Pencucian Uang

Untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak berasal dari kejahatan seperti pencucian uang, Luhut menegaskan bahwa aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan akan dilibatkan dalam proses ini.

"Kami akan melibatkan mereka dalam kunjungan kami ke luar negeri, saya akan mengajak mereka untuk melihat dan mempelajari. Tim kami akan bekerja secara komprehensif, bukan hanya dari satu aspek saja. Jangan takut untuk berinovasi, jika Dubai dan Singapura bisa melakukannya, mengapa kita tidak," tegasnya.

Dengan semangat dan kerja keras dari tim khusus yang dipimpin oleh Luhut, diharapkan Indonesia dapat menjadi tuan rumah bagi para family office dan menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik bagi para konglomerat asing.