Simbara Ampuh Cegah Modus Penambangan Ilegal, Negara Kantongi Rp3,47 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, perluasan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) terhadap komoditas timah dan nikel, bisa memberantas korupsi di sektor tersebut.

"Pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan, inilah cara kita bermartabat dengan modern dan sistematis," kata Ghufron dalam acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Ghufron berharap, melalui perluasan penggunaan Simbara ini dapat mencegah korupsi di sektor minerba. Lantaran potensi korupsi itu selalu ada.

"Dari pengalaman KPK kenapa perlu dikelola secara sistematis karena salah satu potensi korupsi adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut sebelum ada Simbara, kerap kali terjadi perbedaan perspektif terkait suatu komoditas antara Kementerian dan lembaga. Sehingga, perbedaan perspektif itulah yang mendorong timbulnya korupsi.

"Korupsi terjadi bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan yang besar. Kesempatan itu salah satunya perpektifnya negara terhadap suatu objek antar Kementerian berbeda-beda. Dengan Simbara ini disatukan disamakan agar satu objek memiliki perspektif yang sama," ujar dia.

Sebagai informasi, Simbara telah diluncurkan pada 2022. Namun inisiasinya telah lahir pada tahun 2020. Inisiasi ini untuk mengintegrasikan proses bisnis dan sistem di antara Kementerian Lembaga dalam rangka pengawasan peningkatan pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan memperluas implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau SIMBARA dengan menambah beberapa komoditas lainnya, tidak hanya batubara nikel dan timah.

“Di tahun-tahun yang akan datang, kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara, termasuk untuk komunitas lainnya seperti bauksit, emas, dan tembaga,” kata Isa dalam laporannya di acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin (22/7/2024).

Isa menyampaikan, untuk saat ini Pemerintah baru menambah dua komoditas yakni nikel dan timah yang dimasukkan dalam implementasi Simbara.

Menurutnya, penambahan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah dan pelaku usaha untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan Mineral dan batu bara di Indonesia.

Adapun secara khusus, penambahan dua komoditas ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusaha nikel dan timah di Indonesia. 

Kemudian untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha nikel dan timah untuk mengenali dan menjalankan proses bisnis, sistem, dan tata kelola baru yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Kata Isa, melalui peluncuran Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara diharapkan bisa meningkatkan komitmen surveyor sebagai mitra pemerintah di dalam melakukan verifikasi teknis untuk mendukung mekanisme sistem dan tata kelola baru untuk komunitas nikel dan timah.

Tujuan lainnya yakni untuk membangun secara terus-menerus motivasi guna memperbaiki dan mereplikasi Simbara untuk komoditas-komoditas lainnya.

Isa menyampaikan, pada 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi integrasi proses bisnis dan sistem di antara Kementerian Lembaga dalam rangka pengawasan peningkatan pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara.

Pada 2022, pihaknya meluncurkan Simbara untuk pertama kalinya. Pada waktu itu, Simbara digunakan untuk menata usahakan, menata kelola proses pengusahaan batu bara.

Simbara kemudian menempuh perjalanan dan berevolusi secara terus-menerus. Pihaknya melakukannya secara terencana dan sistematis. Pada tahap pertama, pada 2021, integrasi difokuskan pada proses bisnis penjualan ekspor komunitas batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah LNSW, Direktur Jenderal Bea dan cukai, dan juga Direkturan Jenderal Anggaran.

Di tahap kedua, pada 2022, setelah diluncurkan dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, pada 2023, dilakukan integrasi penuh seluruh 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayanan minerba, khususnya batubara, dengan menghubungkan sistem Inaportnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara.

Lalu pada tahun ini, pihaknya melakukan penambahan integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mencakup proses bisnis hilirisasi di Smelter.