Ekspor Durian Juga Harus Masuk Sistem Simbara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta agar proses niaga seluruh komoditas sumber daya alam Indonesia masuk ke dalam satu pintu digital. Tidak hanya komoditas mineral saja, namun juga untuk ekspor durian.

Permintaan itu disampaikan Luhut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, lantaran ekspor durian Indonesia terhitung masih rendah dari yang seharusnya.

"Saya baru kirim tim ke Parigi, Sulawesi, itu sekarang (ekspor durian) mereka USD 1 miliar, dan angka itu bisa lebih banyak dari itu. Jadi bukan hanya mineral," ujar Luhut dalam acara peluncuran Simbara untuk Nikel dan Timah di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Luhut ingin Simbara bisa turut menaungi data perdagangan durian dan hasil kekayaan alam lainnya. Adapun sejak 2022, Simbara baru memantau tata niaga komoditas batu bara mulai dari produksi hingga ekspor.

Dengan masuknya nikel dan timah ke dalam sistem tersebut, ia menyebut negara bisa mengantongi pemasukan sampai Rp 10 triliun dari royalti.

"Hanya dari royalti kita bisa dapat Rp 5-10 triliun. Hanya royalti, kita tidak bicara pajak," tegas Luhut.

 

Selain pemasukan negara, sistem digital juga diyakini bakal membuat proses bisnis industri menjadi lebih ramah lingkungan. Jika ada yang tidak sesuai, kata Luhut, sistem Simbara otomatis akan memblokirnya.

"Jadi dia oleh Bea Cukai enggak bisa ekspor. Siapapun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, enggak bisa. Mau tentara/polisi yang backing-in enggak bisa, karena sistem tersebut," ungkap dia.

Ringankan Beban KPK

Menurut dia, sistem digital proses tata niaga ini juga akan memperingan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut tampak jengah dengan cara lama KPK memberantas koruptor dengan cara operasi tangkap tangan (OTT).

"Ketika ada KPK marah saya bilang OTT kampungan, memang kampungan karena kita sendiri buat kampungan. Kita harus membangun sistem sehingga tidak perlu lagi terjadi hal itu," seru Luhut.

Seperti diketahui, Simbara telah diluncurkan pada 2022. Namun inisiasinya telah lahir pada 2020. Inisiasi ini untuk mengintegrasikan proses bisnis dan sistem di antara Kementerian Lembaga dalam rangka pengawasan peningkatan pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara.

Kemudian, pada 2022, Simbara digunakan untuk menata usahakan, menata kelola proses pengusahaan batu bara. Tercatat pada 2022, realisasi penerimaan negara dari Sistem Minerba ini, mencapai Rp 183,5 triliun.