4 KEK Baru Senilai Rp 161 Triliun Segera Meluncur, Ini Daftarnya

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat hingga Semester I-2024, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai Rp 205,2 triliun dengan tenaga kerja secara kumulatif mencapai 132.227 orang.

"Dari hasil rapat kami, terakhir rapat koordinasi nasional, diketahui bahwa secara kumulatif investasi di KEK ini sudah mencapai Rp205,2 triliun rupiah. Ini sejak tahun 2012 ya, sejak dimulainya pembangunan KEK tahun 2012 hingga semester I tahun ini sudah terkumpul Rp 205,2 triliun dan serapa tenaga kerja sudah mencapai 132.227 orang," kata Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin dalam Media session KEK, di Gedung Sekretariat Dewan Nasional KEK, Senin (22/7/2024).

Dari capaian nilai tersebut telah ada sebanyak 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan sejak tahun 2012 hingga semester I-2024.

"Saat ini sudah ada 22 KEK di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua," ujarnya.

Kata Rizal, KEK ini mulai dikembangkan sejak tahun 2009 dan konsep dasar dari pengembangan KEK ini adalah bottom-up. Yakni dari wilayah yang menginisiasi pengusulan KEK diusulkan oleh badan usaha yang sebagian besar adalah pihak swasta dan juga didukung oleh Dewan Kawasan, dalam hal ini pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten yang mengusulkan di bentuknya KEK di daerah mereka.

Kemudian melalui serangkaian proses berikutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Sekretariat Dewan Nasional, kemudian dibahas di Dewan Nasional KEK.

Jika disetujui, maka akan disampaikan kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan peraturan pemerintahnya, termasuk juga nanti bagaimana pembiayaannya yang akan dibebankan kepada badan usaha, badan usaha pengelola dan pembangun KEK, khususnya dalam hal ini adalah badan usaha dari sektor swasta.

Adapun Rizal menyebut, pengembangan kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk wilayah-wilayah Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 233 proyek strategis nasional dengan total nilai Rp 6.246 triliun.

Airlangga menyebut, berbagai PSN tersebut juga telah menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 2 juta orang.

"Terkait dengan PSN ada 233 PSN yang telah ditetapkan. Investasi totalnya adalah Rp 6.246 triliun, tenaga kerjanya 2,71 juta orang," jelas Airlangga dalam acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan, hingga sektor energi.

"Sektornya ada bendungan/irigasi 58 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor energi ada 17 proyek, dan berbagai sektor lain," terang Airlangga.

Selain PSN, pemerintah juga telah menetapkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hingga September 2024, ia menyatakan seluruh KEK tersebut sukses merealisasikan investasi senilai Rp 206,5 triliun, dan menyerap 132.227 orang tenaga kerja.

"Beberapa milestone yang telah dilaksanakan antara lain commissioning daripada PT Freeport. Ini salah satu investasi terbesar di satu lokasi, dan ini adalah hilirisasi daripada tembaga dan emas," ungkapnya.

"Kemudian data center di Nongsha, itu salah satunya adalah untuk AI dan penerbitan kuliah King's College London di kawasan (KEK) Singasari Malang. Tahun ini akan menerima 75 murid di bulan September," kata Airlangga.

Menurut dia, PSN dan KEK plus kebijakan satu peta yang telah dihimpun pemerintah ini bakal jadi modal kuat untuk mempercepat pembangunan Indonesia ke depan.

"Kebijakan satu peta, PSN dan KEK ini adalah program yang jadi infrastruktur atau menjadi program yang membuat proyek itu bisa diakselerasi," pungkas Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali buka suara terkait program makan bergizi gratis yang akan dijalankan pemerintah di kabinet Prabowo-Gibran.

Secara anggaran, program yang dulunya bernama makan siang gratis ini akan dipangkas separuhnya oleh Prabowo Subianto, dari sebelumnya Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 7.500 per porsi.

Namun, Airlangga menekankan alokasi anggaran untuk program itu sudah tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), dengan nominal yang sama seperti awal.

"Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan, itu sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya nanti akan dibahas lebih detil lagi," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kendati begitu, ia menyebut implementasi program itu nantinya akan berbeda di setiap daerah. Namun Airlangga juga belum mau menyinggung bagaimana pelaksanaan dari program tersebut.

"Tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan," kata Airlangga.