Ternyata Ini Alasan Pemerintah Bikin KEK Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengakui bahwa pengembangan KEK Kesehatan bertujuan untuk menekan pengeluaran devisa Indonesia ke luar negeri.

Plt. Kepala Biro Investasi Kerja Sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bambang Wijanarko, mengatakan, pengembangan KEK kesehatan dilatarbelakangi masyarakat Indonesia yang banyak berobat ke luar negeri dibandingkan dalam negeri.

“Penetapan KEK kesehatan, memang Menkes (Menteri Kesehatan) ini punya pertimbangan bahwa banyak orang yang berobat ke luar negeri. Kita perlu sebetulnya bagaimana bisa mengundang rumah sakit ke dalam, jadi rumah sakit dibawa standarnya ke Indonesia, bawa dokternya sekalian, bawa peralatan kesehatannya sekalian," kata Bambang dalam Media session KEK, di Gedung Sekretariat Dewan Nasional KEK, Senin (22/7/2024).

Oleh karena itu, diharapkan dengan pengembangan KEK Kesehatan di tanah air bisa menarik obat-obatan hingga dokter dari luar negeri ke Indonesia. Sehingga, masyarakat Indonesia bisa tetap berobat di dalam negeri.

"Dari obat-obatannya juga ada relaksasi, misalnya obatnya sudah tersertifikasi di sana, di sini bisa tanpa BPOM, jadi relaksasi itu yang diharapkan dapat saving devisa," ujarnya.

Disisi lain, ia mengakui bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang banyak berobat ke luar negeri lantaran standarisasi rumah sakit di luar negeri dinilai jauh lebih baik.

Atas dasar itulah, Pemerintah akhirnya mengembangkan KEK kesehatan di Indonesia yang bertaraf internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia agar tidak lari berobat ke luar negeri. "Mungkin kita enggak melihat dari signifikansi seberapa besar investasinya, tapi lebih bisa mengurangi outflow tadi dengan menghadirkan rumah sakit bertaraf internasional ke Indonesia melalui KEK," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

4 KEK Baru Senilai Rp 161 Triliun Segera Meluncur, Ini Daftarnya

KEK Sanur — PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang dikenal dengan Injourney, melalui anak perusahaannya PT Hotel Indonesia Natour (HIN), bekerja sama dengan PT Pertamina Bina Medika - Indonesia Healthcare Corporation (IHC) tengah membangun Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kesehatan dan Pariwisata pertama di Indonesia, berlokasi di Sanur, Bali.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang baru untuk tahun 2024. Nilai investasinya ditaksir mencapai Rp161 triliun untuk keempat KEK tersebut.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin dalam Media session KEK, di Gedung Sekretariat Dewan Nasional KEK, Senin (22/7/2024).

Rizal merinci, keempat KEK tersebut diantaranya KEK Nipa yang berlokasi di Kota Batam, KEK Edutek MEdika Internasional Banten, KEK Pariwisata kesehatan internasional Batam, dan KEK industri hijau Bungku di Morowali Sulawesi Tengah.

"Itu yang sedang dipersiapkan (KEK baru)," kata Rizal.

Namun, meskipun sudah disetujui oleh Pemerintah melalui Dewan Nasional KEK, pihaknya masih mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Rencananya PP tersebut akan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sedang dipersiapkan PP-nya, jadi sudah disetujui tapi untuk bisa dikatakan KEK itu perlu ada penetapan PP yang akan ditandatangi oleh Presiden. Untuk investasinya dari keempatnya Rp161 triliun," ujarnya.

Adapun Sekretariat Dewan Nasional KEK mencatat selama semester I-2024, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi senilai Rp31,4 triliun, atau baru 40 persen dari target tahun 2024 yang sebesar Rp78 triliun.

Sementara, secara kumulatif sejak tahun 2012 hingga Semester I-2024 KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi senilai Rp 205,2 triliun dengan tenaga kerja secara kumulatif mencapai 132.227 orang.

3 dari 4 halaman

Investasi KEK Tembus Rp 205,2 Triliun hingga Semester I 2024

Tanjung Kelayang tercatat sebagai KEK paling cepat dibangun.

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat hingga Semester I-2024, KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai Rp 205,2 triliun dengan tenaga kerja secara kumulatif mencapai 132.227 orang.

"Dari hasil rapat kami, terakhir rapat koordinasi nasional, diketahui bahwa secara kumulatif investasi di KEK ini sudah mencapai Rp205,2 triliun rupiah. Ini sejak tahun 2012 ya, sejak dimulainya pembangunan KEK tahun 2012 hingga semester I tahun ini sudah terkumpul Rp 205,2 triliun dan serapa tenaga kerja sudah mencapai 132.227 orang," kata Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin dalam Media session KEK, di Gedung Sekretariat Dewan Nasional KEK, Senin (22/7/2024).

Dari capaian nilai tersebut telah ada sebanyak 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan sejak tahun 2012 hingga semester I-2024.

"Saat ini sudah ada 22 KEK di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua," ujarnya.

Kata Rizal, KEK ini mulai dikembangkan sejak tahun 2009 dan konsep dasar dari pengembangan KEK ini adalah bottom-up. Yakni dari wilayah yang menginisiasi pengusulan KEK diusulkan oleh badan usaha yang sebagian besar adalah pihak swasta dan juga didukung oleh Dewan Kawasan, dalam hal ini pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten yang mengusulkan di bentuknya KEK di daerah mereka.

Kemudian melalui serangkaian proses berikutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Sekretariat Dewan Nasional, kemudian dibahas di Dewan Nasional KEK.

Jika disetujui, maka akan disampaikan kepada Presiden untuk kemudian ditetapkan peraturan pemerintahnya, termasuk juga nanti bagaimana pembiayaannya yang akan dibebankan kepada badan usaha, badan usaha pengelola dan pembangun KEK, khususnya dalam hal ini adalah badan usaha dari sektor swasta.

Adapun Rizal menyebut, pengembangan kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk wilayah-wilayah Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4 dari 4 halaman

Pemerintah Himpun 233 Proyek Strategis Nasional, Nilainya Tembus Rp 6.246 Triliun

KEK Gresik JIIPE (Dok PT AKR Corporindo Tbk/AKRA)

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 233 proyek strategis nasional dengan total nilai Rp 6.246 triliun.

Airlangga menyebut, berbagai PSN tersebut juga telah menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 2 juta orang.

"Terkait dengan PSN ada 233 PSN yang telah ditetapkan. Investasi totalnya adalah Rp 6.246 triliun, tenaga kerjanya 2,71 juta orang," jelas Airlangga dalam acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan, hingga sektor energi.

"Sektornya ada bendungan/irigasi 58 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor energi ada 17 proyek, dan berbagai sektor lain," terang Airlangga.

Selain PSN, pemerintah juga telah menetapkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hingga September 2024, ia menyatakan seluruh KEK tersebut sukses merealisasikan investasi senilai Rp 206,5 triliun, dan menyerap 132.227 orang tenaga kerja.

"Beberapa milestone yang telah dilaksanakan antara lain commissioning daripada PT Freeport. Ini salah satu investasi terbesar di satu lokasi, dan ini adalah hilirisasi daripada tembaga dan emas," ungkapnya.

"Kemudian data center di Nongsha, itu salah satunya adalah untuk AI dan penerbitan kuliah King's College London di kawasan (KEK) Singasari Malang. Tahun ini akan menerima 75 murid di bulan September," kata Airlangga.

Menurut dia, PSN dan KEK plus kebijakan satu peta yang telah dihimpun pemerintah ini bakal jadi modal kuat untuk mempercepat pembangunan Indonesia ke depan.

"Kebijakan satu peta, PSN dan KEK ini adalah program yang jadi infrastruktur atau menjadi program yang membuat proyek itu bisa diakselerasi," pungkas Airlangga.