Target jadi Negara Maju, Indonesia Butuh Puluhan Ribu Industri Menengah Baru

Sebagai upaya untuk peningkatan skala start up, Kementerian Perindustrian ikut turun tangan. Misalnya, melalui inisiatif Tech Link Summit 2024 dan StratupforIndustry 2024.

Tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian telah menyaring 206 start-up dan 280 IKM pendaftar kompetisi StartupforIndustry 2024. Sebanyak 20 startup baru terpilih sebagai finalis dan akan diinkubasi selama 3 bulan ke depan untuk menentukan pemenang seleksi Start-up for Industry 2024.

“Dua puluh finalis tersebut akan bersaing selama 3 bulan untuk menghasilkan dampak capaian terbaik dengan mengimplementasikan inovasinya di bisnis 20 IKM mitra," kata Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut, Dini Hanggandari.

Kementerian Perindustrian melalui program Startup4industry bekerja sama dengan Asosiasi Startup for Industry Indonesia (Starfindo) untuk memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antara startup dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudi).

Acara ini menyediakan platform bagi para pemimpin industri, technology startup dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertukar gagasan, berbagi wawasan, hingga menjalin kemitraan yang menghasilkan nilai tambah (added value) bagi masing-masing pihak.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan dari para pelaku industri manufaktur di Indonesia agar dapat menjalankan produktivitasnya dengan baik serta meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan atau peraturan yang strategis untuk mendukung terciptanya iklim usaha kondusif.

“Pada prinsipnya, kami aktif melakukan berbagai upaya untuk mendukung industri manufaktur nasional, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing terhadap produk-produk manufaktur dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).

Menperin mengemukakan, saat ini industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global.

“Contohnya adalah perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024. Sebab, perubahan-perubahan tersebut membuat bingung para pelaku industri dalam negeri,” tuturnya.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat “mematikan” industri dalam negeri.

“Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK,” imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri. “Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri,” ujar Menperin.

Agus Gumiwang Kartasasmitamenambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023. “Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal,” tegasnya.