5 Tantangan Berat APBN 2025 Era Prabowo

Ibrahim menjelaskan, stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% dipicu oleh tak terjaganya daya beli masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah.

Ia memapaparkan, pada tahun 2015 atau tahun pertama Presiden Jokowi efektif menjalankan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibandingkan 5,02% pada 2014, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu kembali ke level 5,03%, lalu pada 2017 sebesar 5,07%, 2018 mencapai 5,17%, dan 2019 kembali ke level 5,02%.

Selanjutnya pada 2020 atau saat Pandemi Covid-19 melanda, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07%.

Di tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh kembali sebesar 3,7%. Lalu, pada 2022 lanjut naik menjadi 5,31%, dan pada 2023 hanya mampu bergerak ke level 5,05%.

Pada kuartal pertama 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,11%.

"Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia mayoritas memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hingga 2023, porsi konsumsi masyarakat terhadap laju pertumbuhan ekonomi mencapai 53,18%. Pada kuartal pertama 2024 bahkan porsinya membengkak menjadi 54,93%," Ibrahim menyoroti.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, menyebut masa transisi Pemerintahan baru Prabowo Subianto kali ini dinilai lebih unik.

"Kita tahu bahwa proses politik sudah berjalan pada saat sekarang. Bahkan kalau kita melihat proses transisi ini terjadi bahkan lebih unik pada transisi pemerintahan," kata Faisal dalam Core Midyear Economic Review 2024 "Mitigasi Risiko ekonomi jelang Pemerintahan Baru", Selasa (23/7/2024).

Faisal menyebut unik, lantaran figur-figur baru sudah mulai masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Beberapa figur-figur untuk pemerintah yang sebetulnya di pemerintahnya akan datang sudah mulai masuk ke dalam kabinet yang ada sekarang. Jadi pemerintahan yang sedang berjalan, yang belum berganti. Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.Salah satunya, Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, baru saja dilantik menjai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Diketahui pelantikan berlangsung pada Kamis (18/7) lalu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, di Jakarta.

Faisal menduga, alasan masuknya figur baru di Kementerian Keuangan adalah salah satu upaya dini yang dilakukan Presiden terpilih selanjutnya untuk mengamankan kebijakan fiskal.

"Ini di antaranya adalah untuk, kalau kita melihat beberapa yang masuk misalkan di Kementerian Keuangan. Tentu saja ada kaitannya dengan mengamankan kebijakan fiskal untuk pemerintahan yang akan datang," ujarnya.Utamanya mengamankan kebijakan fiskal untuk program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program Prabowo-Gibran yang menarik perhatian publik.

"Kalau kita dengar di media, di publik, yang sekarang sudah sangat ramai juga dibahas. Tentu saja adalah program pertama yang menjadi andalan daripada pemerintahan baru yaitu makan bergizi gratis," pungkasnya.