Anak Buah Erick Thohir Beberkan Alasan Tunjuk Burhanuddin Abdullah hingga Fauzi Baadilla Jadi Komisaris

Sama halnya dengan Andi Arief. Kata Arya, Andi telah berpengalaman menjadi komisaris di PT Pos Indonesia pada tahun 2006. Andi juga pernah diangkat menjadi staf khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau Andi Arief, beliau sudah pengalaman dari komisaris. Apa yang lagi dipertanyakan? Lho dia udah pengalaman. Udah jadi komisaris PT POS. Jadi kok ada masalah lagi? Gak ada masalah," tegasnya.

Selanjutnya, alasan Erick Thohir menunjuk Fauzi Baadilla sebagai Komisaris PT Pos Indonesia karena dibutuhkan sosok yang paham dengan industri kreatif. Dia menuturkan, sosok Fauzi dinilai layak sebagai Komisaris.

"Kalian tahu enggak? Berapa banyak asetnya PT POS yang harus kita berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif, dan kami butuh namanya Fauzi Baadila. Karena dia menuju ke sana. Kita menuju ke arah mengawinkan PT POS ini dengan industri kreatif," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah pendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat ini mulai masuk ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ada yang ditempatkan di Kementerian hingga di jajaran petinggi BUMN.

Diantaranya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN.

Selanjutnya, Erick Thohir juga menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Dimana, orang-orang tersebut merupakan bagian dari menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mengatakan hal itu membuktikan adanya kesinambungan transisi antara Pemerintahan Jokowi dengan Prabowo di masa mendatang.

"Baru kali ini berkesenambungan pemerintahnya, belum pernah terjadi kesenambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka," kata Arya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut, Arya menegaskan masuknya sejumlah wajah baru di BUMN bukanlah praktik bagi-bagi jabatan pasca terpilihnya Prabowo Subianto. Melainkan, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Artinya, BUMN mengikuti arahan dari Pemerintah. Sehingga wajar jika terjadi kesinambungan antara Pemerintahan lama dengan Pemerintahan baru mendatang untuk mengelola BUMN.

"Termasuk BUMN yang di dalamnya adalah, kepemilikannya adalah pemerintah. BUMN sahamnya. Maka wajar pemerintah ikut campur di urusan yang namanya BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT PLN (Persero). Nama Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris tersebut.

Menurut keputusannya, Eks Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah didapuk menjadi Komisaris Utama (Komut) PLN atau Komut PLN. Dengan demikian, dia menggantikan posisi Agus Dermawan Wintarto Martowardojo.

 Selain itu, ada pengangkatan Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menjadi Komisaris Independen PLN. Kabar ini dibenarkan oleh Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution. 

 "Iya. Betul. (Andi Arief) Diangkat menjadi salah satu komisaris," ujar Syahrial, dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/7/2024).

"Komutnya Pak Burhanuddin Abdullah yang menggantikan Agus Martowardojo," ia menambahkan.

Dalam dokumen yang diterima Liputan6.com, tercantum sebuah undangan yang ditujukan kepada Andi Arief. Dalam dokumen itu, diketahui penyerahan salinan Surat Keputusan Menteri BUMN dilakukan di Kantor Pusat PT PLN (Persero). Acara penyerahan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. 

 Susunan Dewan Komisaris:

Atas perubahan tersebut, susunan dewan komisaris PLN menjadi seperti berikut:

• Komisaris Utama: Burhanuddin Abdullah
• Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
• Komisaris: Mohammad Ikhsan
• Komisaris: Dadan Kusdiana
• Komisaris: Susiwijono Meogiarso
• Komisaris: Dudy Purwagandhi
• Komisaris: Nawal Nely
• Komisaris Independen: Charles Sitorus
• Komisaris Independen: Arcandra Tahar
• Komisaris Independen: Andi Arief
•