Kasus Dugaan Korupsi INKA, Titik Kunci Ada di Perjanjian

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan kasus dugaan korupsi atas kerja sama PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA. Menyusul adanya temuan atas kerja sama INKA dalam proyek di Kongo.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tengah mendalami dugaan proyek fiktif senilai Rp 167 triliun dan pengeluaran dana yang dinilai tanpa tujuan yang jelas sebesar Rp 28 miliar. Ini terjadi atas proyek yang digarap INKA di Kongo.

"Saya kira dibuka secara transparan saja di aparat hukum supaya jelas permasalahan ini," ucap Toto, dihubungi Liputan6.com, Jumat (26/7/2024).

Informasi, dalam menggarap proyek transportasi dan sarana kereta api di Republik Demokratik Kongo (DRC), INKA difasilitasi oleh salah satu perusahaan asing. Pada sebuah proyek, INKA Multi Solusi diduga berkaitan dengan perusahaan fasilitator tadi, serta membuat perusahaan patungan atau joint venture (JV).

Melihat pola itu, Toto menilai bisa jadi ada kemungkinan kesalahannya bukan terjadi di INKA. Misalnya, wanprestasi dilakukan oleh pihak lain.

"Jadi case Congo ini perlu diperhatikan dimana titik kelemahan perjanjian tersebut. Saya khawatir INKA saat itu tidak teliti dalam membuat kontrak JV international sehingga ketika mitra bisnis wanprestasi, maka kerugian tersebut jadi beban INKA. Mungkin itu salah satu kemungkinan yang terjadi," urainya.

Toto mengatakan, untuk menembus pasar Afrika, seperti Kongo, kemungkinan diperlukan adanya sinergi dengan BUMN lain. Kembali lagi, dia masih mempertanyakan kejelasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan INKA tadi.

"Kalau untuk tembus pasar Afrika mungkin perlu inovasi dengan melibatkan BUMN lain (sinergi), cuma saya tidak paham dimana kemudian terdapat celah timbulnya dugaan korupsi tersebut," ungkapnya.