Liputan6.com, Jakarta Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) Andi Gani Nena Wea resmi membuka pertemuan tahunan ATUC bertajuk 'Strengthening Trade Unionism In ASEAN Navigating Challenges and Envolving Governance' di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Pertemuan tahunan ATUC ini dihadiri para pimpinan konfederasi buruh ASEAN, Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation-Asia Pacific (ITUC AP) Shoya Yoshida, Sekretaris Jenderal ATUC Ruben Tores, perwakilan International Labour Organization (ILO) Bangkok Yuki Otsuji.
Kemudian, Senior Director ITUC AP Patuan Samosir, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal,Sekretaris Jenderal KSPSI Hermanto Ahmad, Wapres KSPSI R. Abdullah, dan Wapres KSPSI Idris Palar.
Advertisement
Andi Gani mengungkapkan, ada beberapa pembahasan utama dalam pertemuan tahunan ATUC ini. Yaitu, masalah ketenagakerjaan di ASEAN, masalah buruh migran, masalah perlindungan terhadap aktivis buruh dan rakyat Myanmar.
"Pertemuan ATUC juga mengesahkan perubahan nama dari ATUC menjadi ASEAN TUC," ungkap Andi Gani.
Andi Gani yang juga Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan ini meminta semua negara anggota ATUC dapat terus berjuang untuk hak-hak pekerja juga memberikan perlindungan terhadap buruh migran di seluruh negara ASEAN.
"Kami mendesak Pemerintahan Myanmar agar menegakkan demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap aktivis demokrasi serta rakyat Myanmar," ujarnya.
Adapun, pertemuan tahunan ATUC berlangsung selama 2 hari 28-29 Juli 2024. Dalam Pertemuan tersebut juga diputuskan Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) atau Konfederasi Buruh Filipina bergabung kembali di ASEAN TUC.
Untuk diketahui, ATUC merupakan organisasi konfederasi buruh ASEAN dari semua negara di ASEAN dan memiliki 10 juta anggota.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Bos KSPSI: Kesejahteraan Buruh Tanda Kemajuan Ekonomi Bangsa
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT Sumi Rubber Indonesia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Andi Gani meminta seluruh pengurus PUK KEP KSPSI PT Sumi Rubber berserta seluruh anggota untuk terus mengembangkan organisasi profesional dan mandiri.
"Kesejahteraan buruh adalah tanda kemajuan perekonomian suatu bangsa. Maka, KSPSI akan terus konsisten mendorong agar pemenuhan hak-hak buruh dapat dipenuhi secara serius," tegas Andi Gani dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).
Andi Gani mengaku bangga atas pencapaian dan kinerja luar biasa dari seluruh anggota PUK KEP SPSI PT Sumi Rubber Indonesia selama ini tersebut.
Ia berharap dengan mandiri secara ekonomi, buruh bisa hidup tanpa menggantungkan diri pada siapapun.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh Asean (ATUC) ini menyampaikan rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Kawasan Wisata Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat.
Andi Gani mengungkapkan, Pusdiklat tersebut akan menjadi Pusdiklat serikat pekerja terbesar di ASEAN.
Pusdiklat KSPSI akan dibangun 5 lantai memiliki 7 ruang pendidikan, perpustakaan digital, dan 2 ruang aula pertemuan.
"Tentunya gedung Pusdiklat KSPSI ini akan menjadi kebanggaan untuk seluruh anggota KSPSI karena seluruh biaya pembangunan hasil swadaya mandiri dari seluruh anggota KSPSI se-Indonesia," ungkapnya.
Adapun, PUK SP KEP SPSI PT Sumi Rubber Indonesia saat ini beranggotakan 3.000 anggota KSPSI.
Â
Advertisement
Cemas Badai PHK, Buruh Ngotot Minta Permendag Impor Dicabut
Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono menegaskan kelompok buruh bersikukuh meminta Peraturan Menteri Perdangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dicabut .
Kahar mengkhawatirkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari kebijakan impor tersebut. Dia menyebut, buruh tekstil terkena PHK imbas perusahaan yang kesulitan beroperasi.
"Stop PHK, kami meminta pertanggungjawaban dari pemerintah, dari negara, yang telah membuat kebijakan salah satunya terkait dengan kebijakan impor dihentikan, Permendag-nya dicabut agar tidak ada lagi PHK agar kepastian pekerja bisa dilindungi," ujar Kahar dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Dia mengatakan kelompok buruh sudah berulang kali menggelar protes. Bahkan sudah sempat bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Perdagangan.
Hanya saja, Kahar menilai belum ada solusi yang bisa menjamin pekerjaan bagi buruh tidak terancam PHK. Menyusul, sejumlah pabrik yang mengurangi pekerjanya bahkan ada yang tutup.
"Tapi sampai sejauh ini masih sebatas dijanjikan, bahwa janji akan dievaluasi, janji akan direvisi, janji akan ada kebijakan baru yang akan memastikan itu tidak merugikan kaum buruh," katanya.
"Tapi sampai sejauh ini kami melihat itu hanya sebatas janji, langkah konkret yang dilakukan tidak nyata, karena PHK masih terus sekarang terjadi," sambungnya.
Â
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.