NU Bisa Kantongi IUP Tambang Batu Bara Eks KPC Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) akan menjadi organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan pertama yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Prosesnya, disebut akan selesai pekan ini.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot Tanjung mengatakan wilayah tambang untuk digarap Nahdlatul Ulama sudah ditetapkan. Yakni, eks Perjanjian Karya Pengusahaan Partambangan Batu Bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Sekarang sudah mulai, WIUP sudah ditetapkan. Eks PKP2B KPC. Kemudian dari luasan itu dilakukan evaluasi dan juga kita mengharapkan yang dismapaikan pak menteri mudah-mudahan minggu ini sudah bisa diselesaikan," ungkap Yuliot, ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/7/2024).

Dia mengatakan, NU tidak lantas bisa langsung beroperasi. Pasalnya, perlu lebih dulu menguruz perizinan hingga konsolidasi. Termasuk mempersiapkan langkah-langkah menuju operasional.

"Kalau untuk beroperasi mereka perizinan dulu, konsolidasi dulu," kata dia.

"Tapi paling tidak saat mereka sudah memiliki WIUP, mereka sudah bisa mempersiapkan operasi," sambung Yuliot.

Informasi, sejak dirilis aturan mengenai pemberikan IUPK bagi ormas keagamaan, NU menjadi yang pertama bakal menerimanya. Selanjutnya, Muhammadiyah juga dikabarkan akan mendapat alokasi lahan eks PKP2B, menyusul sikap ormas keagamaan tersebut yang menerima untuk ikut mengelola tambang.

Adapun, pemerintah menyiapkan 6 wilayah tambang batu bara bekas perusahaan dengan cadangan dan luas wilayah bervariasi. Diantaranya, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MHU), dan PT Kideco Jaya Agung.

2 dari 4 halaman

PBNU Bersiap

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menuturkan, pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih atas langkah perluasan pemberian izin tambang kepada Jokowi.

"PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama," kata Gus Yahya, dikutip dari Antara.

Gus Yahya juga menuturkan, ini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu.

"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Gus Yahya.

3 dari 4 halaman

Menteri Bahlil Siapkan Lahan Jumbo Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6/2023). (Tira/Liputan6.com)

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap lahan tambang batu bara yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. Menyusul, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan itu yang disebut telah sepakat untuk menerima penawaran pemerintah.

Diketahui, pemerintah setidaknya menyiapkan 6 lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Partambangan Batu Bara (PKP2B) untuk ormas keagamaan. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi yang pertama menerima tawaran tersebut dan akan mengelola tambang eks Kaltim Prima Coal (KPC).

Terkait alokasi untuk Muhammadiyah, Bahlil mengaku telah menyiapkan lahan eks PKP2B yang terbaik selain KPC tadi. Diketahui, ada 5 lokasi eks PKP2B lain yang disiapkan, diantaranya bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MHU), dan PT Kideco Jaya Agung.

"InsyaaAllah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar daripqda KPC," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Meski begitu, dia tak berbicara banyak mengenai dimana lokasinya. Dia ingin lebih dulu melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tindakan lebih lanjut.

"Nanti saya laporkan ke Presiden dulu," kata Bahlil Lahadalia.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya tengah mencari lokasi terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan pemerintah," ujar dia.

4 dari 4 halaman

Minta Usulan

Sebelum menentukan lokasi yang akan digarap, Yuliot mengaku akan lebih dulu berkoordinasi dengan Badan Geologi. Utamanya memetakan lokasi yang potensial untuk diberikan kepada Muhammadiyah.

"Rencana kami juga akan coba konsolidasi dengan Badan Geologi terlebih dahulu. Jadi usulan lokasi, mungkin secara luasan juga kita prospek, tapi kandungan yang ada belum tentu. Jadi kami masih harus konsolidasikan data-datanya terlebih dahulu," paparnya.

Langkah selanjutnya, dia juga akan menyodorkan opsi-opsi lahan yang tersedia kepada Muhammadiyah.

"Dan juga dari Muhammadiyah nanti kami akan sampaikan, jadi ada beberapa alternatif lokasi, dari alternatif lokasi ini mana yang mereka usulkan untuk dipilih," pungkasnya.