Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap kabar terbaru soal investasi asing ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, proses investasi bisa berjalan pada November-Desember 2024 mendatang.
Dia mengatakan, dalam mewujudkan investasi di IKN, dilakukan dalam 2 klaster. Klaster pertama diprioritaskan untuk penanaman modal pengusaha nasional. Klaster kedua, baru dibuka proses investasi dari perusahaan asing.
Baca Juga
"IKN saya jujur mengatakan, di klaster pertama yang sekarang, itu kan ada klaster pertama klaster kedua, untuk klaster pertama kita fokuskan ke PMDN. Klaster kedua baru masuk asing," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, dikutip Selasa (30/7/2024).
Advertisement
Menurutnya, penanaman modal asing masih menunggu proses kontruksi dari infrastruktur dasar di IKN. Dia mengakui sudah banyak perusahaan asing yang mendaftar.Â
Targetnya, infrastruktur dasar tadi selesai dalam rentang September-November 2024. Maka investor asing baru bisa melakukan groundbreaking setelah waktu tersebut. Artinya, itu baru bisa dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024 mendatang.
"Konstruksi di atas bulan Oktober, karena kan sekarang infrastruktur dasarnya yang kita bangun dulu kan. Kemarin pak Basuki menyampaikan bahwa infrastruktur dasarnya ini akan selesai rata-rata di bulan September, Oktober, November," ucap dia.
"Kalau kalau September, Oktober, November, berarti start mereka mungkin bulan November-Desember," sambungnya.
Ada dari ASEAN hingga Eropa
Dia memastikan, proses konstruksi bisa dilakukan usai Oktober 2024 nanti. Dia juga mengantongi sejumlah negara yang nantinya akan masuk ke IKN.
"Ya, groundbreaking, konstruksi udah bisa jalan (setelah Oktober)," kata dia.
Meski telah mengantongi data tadi, Bahlil tidak merinci negara mana saja yang akan mengucurkan modalnya ke Indonesia. Salah satu yang sudah semakin dekat untuk masuk adalah Emaar Properties dari Uni Emirat Arab.
"Saya tidak sebut negara ya, Eropa ada, kawasan Asia ada, Asean ada," pungkasnya.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Wamen ATR Raja Juli Sebut Prabowo Siap Berkantor di IKN
Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto bersedia dan siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan Raja Juli yang juga Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menjawab pertanyaan wartawan di IKN, Kalimantan Timur, Senin 29 Juli 2024.
"Insyaallah, insyaallah (Prabowo-Gibran akan berkantor di IKN). Silakan tanya beliau," kata dia dilansir dari Antara, Selasa (30/7/2024).
Raja Juli menekankan, komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengenai keberlanjutan pembangunan IKN.
Raja Juli menegaskan, tidak boleh ada keraguan politik tentang komitmen Prabowo-Gibran itu. Menurutnya, keduanya akan meneruskan pembangunan IKN seperti yang direncanakan.
"Sejauh ini sejak proses kampanye sampai terpilih, komitmen keberlanjutan program-program Pak Jokowi, 100 persen dilaksanakan Pak Prabowo dan Mas Gibran, termasuk IKN," ucap Raja Juli.
Â
Advertisement
Proyek Dikebut?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dikebut agar segera selesai. Menurut dia, tahapan pembangunan IKN sesuai perencanaan pemerintah.
"Banyak berpikir kita nih ngejar-ngejar, ndak kita ini enggak ngejar-ngejar. Pekerjaan ini sesuai dengan progres yang ada kok, sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang ada, tahapan 1 apa nanti tahapan 2 apa. Sudah sesuai dengan itu," jelas Jokowi di Kawasan Istana Kepresidenan IKN, Senin (29/7/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memang ingin agar HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 dapat digelar di IKN. Hal ini untuk memberikan semangat agar tahapan pembangunan IKN dilakukan sesuai perencanaan.
"Bahwa apa kita ingin 17-an di sini saya kira itu memberikan semangat agar IKN ini bisa sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Ini pekerjaan (IKN) bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bukan hanya setahun dua tahun tiga tahun," ujar dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.