Realisasi PNBP Pengelolaan Kelautan Sentuh Rp 305 Miliar

Penjagaan Ketat Gedung KKP usai OTT Menteri Edhy Prabowo — Suasana Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (25/11/2020). Menteri Edhy Prabowo beserta istri dan pegawai KKP ditangkap oleh penyidik KPK saat kembali dari Honolulu, Hawai, AS terkait kasus dugaan korupsi perizinan ekspor benih lobster. (merdeka.com/Iqbal S. Nug

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mencapai Rp.305,03 miliar atau 45,89 persen.

“PNBP per tanggal 26 Juli kemarin sudah di angka 45,89 persen. Jadi biasanya akan panen di bulan september oktober lari kencang ya,” kata Sekretaris Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Laut KKP, Kusdiantoro dalam konferensi pers di kantor KKP di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

“Ada juga beberapa perusahaan meminta dispensasi penundaan pembayaran,” ungkapnya.

Kusidantoro lebih lanjut memaparkan terkait realisasi PNBP DJPKRL periode 2018-2024.

Pada tahun 2018, realisasi PNBP DJPKRL mencapai Rp.25,65 miliar atau 918,65%, kemudian di 2019 mencapai Rp.13,24 miliar atau 442,08%, dan di 2020 Rp.11,60 miliar atau Rp. 112,59%.

Realisasi 2021

Selanjutnya di 2021, realisasi PNBP DJPKRL mencapai Rp.33,62 miliar atau 493,02%, kemudian di 2022 mencapai Rp.383,03 miliar atau 783,18% dan di 2023 Rp.707,04 miliar atau 212,22%.

“Kalau dilihat dari anggaran kita PNBP lebih besar dari anggaran yang kita gunakan. Jadi surplus, anggaram kita 400 pnbp 700, jadi peningkatakan PNBP bertambah signifikan meski kontribusi dari izin PKKPRL yang lain proses ada 21 jenis perizinan,” beber pejabat KKP itu.

2 dari 2 halaman

Realisasi Investasi Sektor Kelautan Perikanan Semester I 2024 Capai Rp5,15 triliun

M Rasman Manafi mengajak para pengurus HAPPI berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia. (Istimewa)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, hingga semester I-2024 realisasi investasi di sektor Kelautan dan perikanan baru mencapai Rp5,15 triliun atau mencapai 57,22 persen dari target Rp9 triliun.

"Jadi, pada semester ini sudah melewati 50 persen yang kita targetkan," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Budi Sulistiyo, dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2024, di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Adapun asal negara investor sektor Kelautan dan perikanan terbesar, diantaranya Hongkong sebesar Rp756,34 miliar, Tiongkok Rp 164,99 miliar, dan Malaysia Rp148,75 miliar.

Lebih lanjut, Budi menyebut terdapat 3 provinsi tujuan investasi sektor kelautan perikanan, yakni provinsi Maluku porsinya 21 persen, DKI Jakarta porsinya 13 persen, Jawa Timur 11 persen.

Disamping itu, Budi juga menyampaikan realisasi pembiayaan usaha kelautan perikanan melalui kredit program pada semester I-2024 memgalami peningkatan sebesar 28,38 persen, apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,10 triliun.

Sumber pembiayaan kredit program semester I-2024, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,64 triliun, dan kredit usaha mikro Rp364 miliar.

Realisasi KUR menurut bidang usaha, terdiri dari budidaya ikan Rp 1,25 triliun, perdagangan hasil perikanan Rp1,22 triliun, Jasa Perikanan Rp245,70 miliar, penangkapan ikan Rp812,09 miliar, pengolahan hasil perikanan Rp96,05 miliar, dan pergaraman realisasi KURnya mencapai Rp5,12 miliar.

PNBP
Sistem Operasi
PNBP merupakan singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Lihat Selengkapnya
PNBP
KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
penerimaan negara
Kelautan