Jokowi: Infrastruktur Tak Baik, Siapa Investor yang Mau Masuk Indonesia?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap peran pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan peringkat daya saing Indonesia. Menurutnya, infrastruktur bukan sebatas dibangun 'asal jadi', namun harus memberikan manfaat.

Hal ini disampaikan Jokowi di depan para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Dia menegaskan, infrastruktur bukan sebatas membangun beton.

"Saya hanya ingin titip kepada Gapensi bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Bukan hanya membangun asal jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya," ungkap Jokowi dalam Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi, di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur selama 2 periode pemerintahannya itu mampu meningkatkan posisi daya saing Indonesia di mata dunia. Diketahui, ada peningkatan dari peringkat 34 ke peringkat 27.

"Kita tau dari pembangunan infrastruktur ini, World Competititveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27," tegasnya.

Dia mengatakan, aspek daya saing ini yang menjadi tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk dalam memberikan manfaat pada konektivitas masyarakat luas.  

"Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersiang dengan negara-negara lain," tuturnya.

"Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia, tidak akan ada, karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi," sambung Kepala Negara.

Sebelumnya, Infrastruktur Mutu Indonesia berhasil menduduki peringkat nomor 27 di dunia. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki Infrastruktur Mutu Nasional paling unggul di ASEAN. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023 yang baru dirilis Mei 2024.

Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo menjelaskan, peringkat Infrastruktur Mutu Indonesia ini hasil dari upaya kolaboratif untuk membangun Infrastruktur Mutu Nasional.

 Menurut Donny, rilis GQII Program ini memang membanggakan, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan efektifitas peran dan fungsi Infrastruktur Mutu Nasional untuk mewujudkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

"Keberhasilan untuk memperoleh peringkat yang tinggi dalam GQII 2023 ini tidak ada artinya, bila BSN tidak mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi memanfaatkan peringkat yang berhasil dicapai ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," ujar Donny dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

GQII merupakan program yang diinisiasi oleh lembaga konsultan independen, Mesopartner dan Analyticar, untuk melakukan riset dan mendiseminasikan data tentang infrastruktur mutu negara-negara di dunia.

Dalam publikasi World Bank pada tahun 2019 yang berjudul “Ensuring Quality to Gain Access to Global Market”, tiga pilar Infrastruktur mutu yang terdiri dari Metrologi, Standardisasi dan Akreditasi diakui sebagai infrastruktur dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara di dunia dalam memastikan mutu barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan mengakses ke pasar global.

Peringkat setiap pilar infrastruktur mutu Indonesia berdasarkan riset GQII 2023, di bidang Metrologi berada di posisi 38, di bidang Standardisasi berada di posisi 37, dan di bidang Akreditasi dapat mencapai peringkat 10, dari 185 negara di dunia.

Donny mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan negara-negara G20, Infrastruktur Mutu Indonesia berada pada posisi ke-17, selaras dengan peringkat PDB Indonesia yang juga berada pada posisi ke-17.

"Demikian pula 3 negara dengan peringkat Infrastruktur Mutu Nasional tertinggi di dunia, yaitu Jerman, pada peringkat 1 mewakili Uni Eropa, China pada peringkat 2, dan Amerika Serikat pada peringkat ke-3 selaras dengan 3 negara yang memiliki PDB terbesar di dunia," kata dia. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Oleh karena itu, sesuai dengan ruang lingkup Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang ditetapkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2014, yang mencakup pengembangan dan penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran, BSN merupakan penanggungjawab pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional di Republik Indonesia.

Di bidang standardisasi, BSN hingga Mei 2024 telah menetapkan 15.263 Standar Nasional Indonesia (SNI). Penerapan SNI akan meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, maupun kesehatan; mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan dan meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri.