Alasan Menteri Teten Usulkan Credit Scoring untuk Pembiayaan UMKM

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyoroti data dari World Economic Forum tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 67% UMKM di seluruh dunia sedang berjuang untuk mempertahankan bisnis. Perjuangan ini karena sebagian besar UMKM berada dalam keterbasan keahlian, dan sumber daya untuk mengadopsi teknologi digital.

Seperti diketahui, digitalisasi merupakan langkah yang penting untuk UMKM karena membuka berbagai peluang seperti meningkatkan akses ke pasar, meingkatkan produktivitas, inovasi, serta meminimilasi risiko data di cloud. Sayangnya, 64% UMKM masih kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital.

“Terlebih lagi terdapat berbagai tantangan lain, seperti keterbatasan finansial, kesenjangan keterampilan digital atau digital gap, dan tantangan keamanan siber yang turut menghambat UMKM untuk mengadopsi teknologi digital,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam pidato di acara UMKM Level Up 2024 di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menghadapi peluang dan tantangan tersebut, Menkominfo melihat berbagai negara berlomba-lomba membuat kebijakan afirmasi untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Di Singapura misalnya, pemerintah negara itu menginisiasi berbagai program salah satunya SME Going Digital. Kemudian ada Digital Leadership yang bertujuan untuk melakukan percepatan adopsi digital bagi UMKM lokal, melalui pelatihan kemampuan digital dan pelatihan strategi bisnis.

“Contoh di negara lain adalah di India, di mana kebijakan afirmasi yang difasilitasi pemerintah fokus mendorong UMKM lokal India untuk berpartisipasi dalam manufaktur global melalui inisiatif yang bernama Made in India, atau pemberian akses jaminan terkait pinjaman terhadap UMKM hingga pembentukan kerangka hukum, yang mengatur fasilitas kredit dan pembebasan pajak,” bebernya.

Contoh lainnya adalah Uni Eropa, di mana kebijakan afirmasi yang tersedia berfokus pada pendanaan ke UMKM. Adapun s perpajakan tentang bagaimana perpajakan dipermudah, hingga kampanye produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi masional.

“Melalui kebijakan-kebijakan ini, terbukti UMKM mampu menjadi tulang punggung ekonomi dan berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang luas,” imbuh Menkominfo.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap dampak maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk dampaknya ke penerimaan negara hingga UMKM.

Dia menuturkan, penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang mengungkap kasus senilai total Rp 40 miliar.

"Ya, kalau itu rontok industri dalam negeri," ungkap Mendag Zulkifli, di Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Negara Rugi

Dia mengatakan, pendapatan negara bisa berkurang dengan beredarnya barang impor ilegal. Pasalnya, tidak ada setoran pajak yang dilakukan pelaku usaha.

Kemudian, industri lokal hingga UMKM juga ikut terancam. Bahkan tercatat ada sejumlah toko yang tutup.

"Tidak bayar pajak, jualannya online, toko tutup, negara bisa berkurang banyak pajak pendapatannya, industri dalam negeri kita bisa rontok," urainya.

Dia mengatakan, sumber barang impor ilegal ini dari banyak negara. Kendati begitu, dia enggan mengungkap negara-negara mana saja yang terlibat.

"Banyak negara. Jangan sebut negara mana saja ya," ucapnya.