Indeks Literasi Keuangan Indonesia Capai 65,43%, Sedangkan Inklusi Keuangan 75,02%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024. (Tim Bisnis)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Hasilnya, Hasilnya, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

"Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024 diperoleh indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2023, bahwa indeks literasi keuangan adalah 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen," ujar Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Secara rinci, indeks literasi keuangan konvensional tercatat mencapai 65,08 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 73,55 persen. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Amalia menyebut, sebaran sampel survei SNLIK 2024 ini mencakup 34 provinsi yang tersebar di 120 kabupaten/kota. Adapun jumlah responden mencapai 10.800 orang yang terdiri dari usia 15 sampai 79 tahun.

"Bahwa hasil SNLIK 2024, kita ini dapat memberikan gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional secara menyeluruh dan bisa mencerminkan populasi dari Indonesia," bebernya.

Akan tetapi, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena terdapat perbedaan metodologi dalam pengumpulan data survei.

2 dari 3 halaman

Metode yang Digunakan

Pada SNLIK 2022, menggunakan metodologi purposive sampling dan simpel random sampling yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.

Sementara SNLIK 2024 menggunakan metodologi stratified multistage cluster sampling yang menghasilkan sampel responden lebih mewakili profil populasi masyarakat Indonesia.

"Jadi, indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil Tahun 2022," tegas Amalia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip pesan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mampu mengejar target inklusi keuangan Indonesia di 2024 mendatang. Seperti diketahui, Jokowi menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia harus mencapai 90 persen di 2024.

"Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Mempermudah Akses Keuangan

Dia menerangkan, penting bagi Indonesia untuk mencapai target literasi keuangan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong literasi keuangan yang dipadukan dengan literasi digital.

Selain itu, peningkatan inklusi keuangan disertai literasi keuangan juga diyakini akan mempermudah akses keuangan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah.

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
Literasi Keuangan
Inklusi Keuangan