Wamenkeu Thomas Djiwandono: Publik Perlu Tahu Pengeloaan Anggaran oleh Pejabat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menekankan keterbukaan informasi publik di Kemenkeu merupakan hal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.

"Publik perlu mampu mengakses beragam informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, darimana sumber anggarannya, bagaimana anggaran itu dikelola, apa dampak dari alokasi anggaran yang diputuskan dan lain sebagainya," kata Thomas dalam kegiatan Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024 di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Maka dari itu, keterbukaan informasi publik harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas, lanjutnya. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat terlibat langsung dalam tahapan pembangunan. Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembangunan," tutur Thomas Djiwandono.

Thomas melanjutkan, kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang mereka setorkan dalam rupa pajak dikelola.

“Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat,” imbuhnya.

Menurutnya, hal itu pada akhirnya berdampak pada penerimaan yang lebih besar.

Keterbukaan informasi publik juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sisi investasi, tambah Thomas.

Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan informasi publik memberi peran dalam menekankan faktor ketidakpastian dalam hal investasi. Dengan kepastian yang lebih terjaga, dapat mendorong investasi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong daya beli meningkat,” jelas dia.

“Pada akhirnya semua itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Jokowi Singgung Penggunaan Produk Lokal di Daerah Hanya 41%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023. (Foto: Instagram @jokowi)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota masih di kisaran 41 persen.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

"Penggunaan produk dalam negeri ini yang saya cek masih di angka 41 persen untuk kabupaten dan kota. Artinya selain itu produk-produk impor," ujar Jokowi dalam pidato yang disiarkan pada Rabu (10/7/2024).

Jokowi menyampaikan kekhawatirannya, apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah digunakan untuk membeli produk-produk impor, justru akan memberi manfaat bagi negara lain.

"Perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa dari produk dalam negeri," ujar dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta bupati kabupaten/kota agar berhati-hati dalam penyerapan anggaran. Hal itu mengingat pengumpulan penerimaan negara dari berbagai sektor yang tak mudah.

"Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulkan Ibu Menkeu (Sri Mulyani) jadi penerimaan negara," jelas dia.

3 dari 3 halaman

Tantangan

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga kembali menyampaikan situasi dalam lima tahun terakhir tidak mudah dan penuh tantangan. Tantangan tersebut mulai dari Pandemi Covid-19, geopolitik yang memanas, hingga perang yang menyebabkan harga minyak dan pangan naik dan turun.

"Dari sisi lingkungan juga begitu. Saya rasakan sekarang ini semakin nyata. Gelombang panas, El Nino, La Nina, semuanya. Ini menyebabkan banyak sekali baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan," tuturnya.