Mendag Zulkifli Hasan Buru Bandar Barang Impor Ilegal, Telusuri Gudang Penyimpanan di Semua Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tengah melakukan riset mendalam ke pasaran untuk menelusuri pelaku impor barang ilegal. Salah satunya memetakan peredaran barang impor ilegal tadi.

Dia mengatakan, riset ini turut menggandeng lembaga independen untuk mendapatkan data yang menyeluruh. "Kemendag lagi melakukan riset agar kita itu punya data yang science yang akurat. Kami kerja sama dengan lembaga independen terpercaya secara diam-diam melakukan riset bagaimana di mal mal itu berapa banyak produk-produk yang lokal dan yang dari luar," kata Mendag Zulkifli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

Dia menuturkan, diharapkan nantinya didapat data yang menyeluruh. Termasuk cara barang-barang itu masuk ke Indonesia hingga beredar ke pasaran.

"Bagaimana mengenai data-datanya, bagaimana cara masuknya dari mana mereka datang. Bagaimana dokumennya lengkap atau tidak. Itu sedang kami riset secara serius. Berapa persentasi yang produk masuk yang ilegal, yang tidak sesuai dengan dokumen dengan yang legal yang lengkap dokumennya," urainya.

Mendag Zulkifli Hasan menyoroti keterlibatan warga negara asing (WNA) sebagai importir barang ilegal tadi. Dia menuturkan, mulai dari impor hingga penjualan barang itu seluruhnya dilakukan oleh WNA. Riset tadi diharapkan mampu mengungkap secara jelas kondisi itu.

"Bagaimana caranya itu akan detail kita survei secara mendalam. Kemudian juga di pusat-pusat grosir di berbagai tempat juga kita riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar itu terang-terangan dan gak bisa bahasa Indonesia juga," ungkap dia.

"Jadi karena kalau itu yang masuk dari Bareskrim orang langsung tahu pak, jadi kalau yang kita riset yang pelan-pelan yang itu, itu tidak begitu, sehingga bisa secara scientific itu lebih bisa tergambarkan dengan baik," Mendag menambahkan.

2 dari 4 halaman

Bidik Gudang Penyimpanan

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan makanan atau barang jasa titipan (Jastip) yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Pemerintah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga akan menyasar gudang-gudang penyimpanan di berbagai titik. Menyusul temuan awal beberapa waktu lalu juga didapat di gudang penyimpanan, dengan sitaan barang ilegal sebilai Rp 40 miliar.

"Dan juga kita akan lihat bagaimana produk-produk yang warehouse-warehouse (gudang) itu begitu banyak di berbagai provinsi juga kita lihat ktia akan cari riset itu berapa banyak," katanya.

Dia berharap, hasil riset itu bisa rampung dalam satu bulan kedepan. Setelah itu, akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga anggota Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

"Kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas. Mudah-mudahan dalam satu bulan ini bisa kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai nanti saya akan laporkan ke bapak Presiden, laporan ke pak Kapolri dan juga ke Pak Jaksa Agung juga ke Menteri Keuangan apa yang kita temukan di lapangan secara saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan melalui hasil riset," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Negara Asal Barang Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali mengungkap hasil penindakan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal senilai Rp 46 miliar. (Arief/Liputan6.com)

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menindak sejumlah barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Ternyata, banyak barang-barang tersebut dikirim dari kawasan Asia, Asia Tenggara, bahkan China.

Mendag Zulkifli mengamini banyak negara yang menyasar Indonesia sebagai pasar produk-produknya. Meski tak merinci nama-nama negara pengirim, dia menyebut kawasan Asia Tenggara sebagai sumber barang itu.

Kemudian, ada kawasan Asia yang juga disebut Mendag Zulkifli Hasan. Termasuk kawasan Asia Tenggara hingga Asia Selatan.

"Dari berbagai negara. Tentu ada ASEAN, ada Tiongkok, ada dari Asia Selatan dan lain-lain," ungkap Mendag Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

Ada WNA Terlibat

Dia juga mencatat, warga negara asing (WNA) terlibat dalam masuknya barang impor ilegal ini. Hal ini ditemukan sejak penindakan awal di kawasan Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Itu yang menarik waktu di (kawasan sekitar Pantai Indah Kapuk) Kapuk itu barangnya dari negara tertentu, yang mengimpor juga orang asing dan yang jual di sini juga orang asing. Jadi impor orang asing, yang jualan juga orang asing, jadi ini yang kami lihat mulai marak ya," ungkap dia.

Pada penindakan kali ini, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal menindak senilai Rp 46,18 miliar. Sebelumnya, telah ditindak barang senilai Rp 40 miliar.

4 dari 4 halaman

Menkop UKM Sepakat Pintu Masuk Barang Impor Pindah ke Luar Jawa

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, hilirisasi produk kakao menjadi sumber ekonomi baru dengan cara diolah menjadi produk bernilai tinggi (high end product), terlebih Indonesia merupakan salah satu produsen utama kakao di dunia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki sepakat terhadap usul pemindahan pelabuhan yang jadi pintu masuk barang impor. Utamanya menyasar 7 komoditas semisal tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga pakaian jadi.

"Saya dukung pak Mendag tuh. Saya setuju tuh. Pak Mendag kan sudah dukung harus ada lokasi baru untuk tempat masuknya barang impor," ujar Teten di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Adapun usulan pengalihan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan tujuan untuk mengurai kepadatan di Pulau Jawa, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai arus masuk barang impor.

Rencananya, sudah ada sejumlah pelabuhan di kawasan Indonesia Timur seperti Bitung (Sulawesi Utara) dan Sorong (Papua Barat) yang bisa jadi alternatif bersandarnya kapal yang membawa barang impor.

Teten sepakat dengan rencana tersebut, selama itu kebijakan itu dikhususkan untuk barang konsumsi dan bukan untuk bahan baku. Sebab, masih banyak UMKM di sektor tekstil dan lainnya masih membutuhkan bahan baku impor.

"Kalau bahan baku jangan. Ini yang consumer goods-nya. Kan itu bagus dong supaya masih ada ongkos (logistik tambahan yang membuat harga barang lebih mahal). Sekaligus tadi, kalau masih ada ongkos di situ masih bisa bersaing produknya (UMKM)," ungkapnya. Lebih lanjut, Teten tidak mempermasalahkan sikap pemerintah membentuk Satgas Impor Ilegal untuk menindak sekelompok barang dari luar negeri tersebut. Meskipun, Indonesia telah terikat kesepakatan perdagangan bebas alias free trade agreement antara Indonesia dengan sejumlah negara luar.

"Menurut saya semua negara terapkan tarif dan non-tarif. Kalau kita free trade ya non-tarif. Salah satunya pindahin tempat masuknya barang impor. Taruh paling luar dari Indonesia," pungkas Teten.