Ucapkan Salam Perpisahan ke Jokowi, Menko Luhut Kenang Program Hilirisasi

"Karena saya ingat di depan pintu masuk Istana, bapak confirm untuk kita mem-banned ekspor nikel. Dan itu merupakan tantangan karena kita kehilangan USD 1,5 miliar. Tapi sekarang buahnya kita disegani, kita dihormati, teknologi kita akan bagus dan ekspor kita meningkat," ia menambahkan. 

Menurut dia, gebrakan itu membuat Indonesia tak bisa lagi dianggap enteng dan bisa diatur semena-mena oleh negara lain. Lantaran, Luhut menganggap Indonesia kini sebagai bangsa yang punya karakter dan menolak ajakan tak menguntungkan dari negara lain. 

"Oleh karena itu, kita semua pembantu presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik kita harus jaga kredibilitas presiden yang dibangun 10 tahun," pungkas Luhut. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah menyiapkan aturan turunan mengenai kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) di Indonesia. Tujuannya, memberikan kepastian hukum bagi kemudahan investasi di sektor ini.

Dia mengatakan, teknologi CCS di Indonesia akan matang sekitar 2027 atau 3 tahun dari saat ini. Guna mengejar implementasinya, perlu disiapkan berbagai regulasi. Menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyiapan Karbon.

"Itu menunjukkan komitmen dan keseriusan kami dalam mengimplementasikan teknologi ini sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi," ungkap Menko Luhut dalam International and Indonesia CCS Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, sejumlah aturan turunan akan disusun untuk mendukung implementasinya nanti. Misalnya, aturan soal area injeksi karbon yang akan disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Kemudian, izin investasi yang diatur Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Serta standar implementasi CCS yang diatur Badan Standardisasi Nasional.

"Kami memahami bahwa CCS membutuhkan dukungan dari banyak kantor di Indonesia, itulah sebabnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memimpin pasukan implementasi CCS di Indonesia untuk mempercepat peraturan derivatif yang diperlukan," tegasnya.

Tantangan

Menko Luhut mengakui dalam pengalaman di pemerintahan, terkadang ditemukan satu aturan yang berbenturan dengan aturan lainnya. Maka diperlukan adanya langkah sinkronisasi agar aturan tersebut selaran.

"Saya mengerti juga pengalaman saya 10 tahun terakhir dalam pemerintahan. Kadang-kadang satu peraturan berseberangan terhadap peraturan lain. Jadi, kami ingin menyelaraskan peraturan yang paling mudah untuk investasi di Indonesia," tutur Luhut.

Sebelumnya, Indonesia terus berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya dari sektor energi, melalui pengembangan energi terbarukan, implementasi konservasi energi, maupun penerapan teknologi bersih.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam penerapan teknologi bersih adalah pengembangan dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage dan Carbon Capture Utilisation and Storage (CCS/CCUS).

"Saat ini, Indonesia memiliki total sekitar 15 proyek potensial CCS/CCUS dengan target onstream tahun 2026 - 2030. Dua cekungan yang sedang didorong Pemerintah untuk dijadikan CCS Hub di wilayah Asia Timur dan Australia yaitu cekungan Sunda Asri dan cekungan Bintuni," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto saat Oil and Gas Session pada pertemuan Indonesia - Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC) di Hotel Pullman Jakarta, Senin, 1 Juli 2024, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/7/2024).

Indonesia dikenal memiliki cekungan sedimen terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 cekungan dengan kapasitas 573 Giga ton Saline Aquifer dan 4,8 Giga Ton depleted oil and gas reservoir yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.