Top 3: Tebak-tebakan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kepastian hukum terkait pertanahan guna mempercepat serta meningkatkan minat investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita membutuhkan foreign direct investment untuk mempercepat pembangunan, termasuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN harus memberikan dukungan penuh dalam memastikan kepastian hukum atas tanah," ungkap AHY saat mengunjungi Kantor Pertanahan Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari ANTARA pada Minggu (11/8/2024).

Untuk mempercepat realisasi investasi asing di IKN, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap berbagai area di ibu kota baru tersebut. Pemetaan ini mencakup kontur tanah, kondisi geografis, demografi, dan keadaan masyarakat di sekitar IKN.

Langkah ini diambil untuk mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam upayanya menarik sebanyak mungkin investasi asing.

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam penertiban distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun per tahun.

"Kita dapat menghemat sekitar Rp40 triliun hingga mungkin mencapai Rp50 triliun setiap tahunnya. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya," kata Luhut saat melakukan kunjungan di Gedung Kementerian Koordinator 1, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari ANTARA, Minggu (11/8/2024).

Luhut menunjukkan dukungan penuh jika PT Pertamina (Persero) memanfaatkan AI untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi mulai dari Pertalite hingga Solar lebih tepat sasaran. Menurutnya, teknologi ini dapat membantu mencegah pihak yang tidak berhak menerima subsidi.

"Orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi BBM, seharusnya tidak perlu menerimanya," tegas Luhut.

Selengkapnya