Jokowi Minta Pemda Tak Pelit Sebar Duit ke Warga 

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (pemda) yang masih terlampau minim. Yang berakibat peredaran uang hingga tingkat daya beli masyarakat di daerah tergolong rendah.

Pernyataan itu diberikan Jokowi saat memberikan kuliah kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disiarkan secara virtual, Selasa (13/8/2024).

Pada satu sisi, Jokowi mengapresiasi tingkat inflasi terakhir yang melandai di kisaran 2,13 persen. Namun begitu, ia melihat pemda di tingkat provinsi/kabupaten/kota masih pelit belanja.

"Tolong dijaga daya beli rakyat, dengan segera merealisasikan APBD-nya secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31 persen, kecil sekali. Uang beredar di kabupaten bapak/ibu semua sangat rendah," tegasnya.

"Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga enggak kuat. Segera keluarkan, ini masih 31 persen realisasi belanja," pinta Jokowi.

 

Adapun realisasi belanja APBD di pemerintah provinsi masih lebih baik dibanding kabupaten/kota, yakni 41 persen. Namun Jokowi menganggap angka itu masih terlalu kecil.

"Tolong didorong uang yang ada di APBD segera beredar di masyarakat. Sehingga perputaran uang di kabupaten/kota dan provinsi semakin baik," kata Jokowi mengulangi.

Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah sedikit lebih tinggi ketimbang pengeluaran, yakni di angka 38 persen untuk kabupaten/kota dan 49 persen untuk provinsi. Jokowi lantas mendorong seluruh pemda agar lebih masif merealisasikan APBD di sisa waktu 5 bulan ini.

"Hati-hati, yang seperti ini tolong diceknya juga harian. Perintahnya perintah harian, karena ini menyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar, semakin cepat realisasi, semakin baik," ujar Jokowi.