Pengusaha Hotel Masih Ragu Investasi di IKN

Presiden Joko Widodo menyoroti besarnya minat investor terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang ditandai dengan komitmen 220 investor yang siap berinvestasi di kawasan ini.

Dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kantor Bank Central Asia (BCA) di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa minat investasi di IKN sangat tinggi, dengan 472 investor yang awalnya mengajukan minat, namun hanya 220 yang lolos seleksi ketat pemerintah.

Jokowi menekankan bahwa proses seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hanya investor yang benar-benar serius yang akan berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

"Kami ingin memastikan bahwa investasi yang masuk adalah investasi yang serius dan berkomitmen jangka panjang," ujar Presiden, dikutip dari Setneg.go.id, Selasa (13/8/2024).

Percepat Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di IKN, yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat investor.

Infrastruktur seperti jalan tol dan bandara akan segera selesai dibangun, yang akan memperpendek waktu tempuh dari berbagai kota besar di Indonesia ke IKN.

"Dengan selesainya jalan tol Balikpapan-IKN, waktu tempuh akan dipangkas dari dua jam lebih menjadi hanya 40-50 menit," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Bandara Nusantara, yang sedang dalam tahap pembangunan, akan melayani penerbangan komersial dari berbagai kota di Indonesia.

Bandara ini dirancang untuk mendukung mobilitas investor dan masyarakat umum, dengan waktu tempuh hanya sekitar 15 menit dari bandara ke pusat IKN.

Menanggapi komitmen BCA untuk membangun kantor di IKN, Presiden Jokowi menyatakan bahwa keberanian BCA untuk berinvestasi menunjukkan bahwa IKN adalah tempat yang sangat prospektif. "Jika BCA sudah berani masuk, ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi di IKN akan sangat menguntungkan," tegasnya.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan memastikan percepatan proses perizinan, termasuk pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 11 hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).