Kemendagri: Ketahanan Pangan Bukan Diukur dari Ekspor Impor

Semarang — Petani menanam padi biosalin hasil riset Badan Riset Inovasi Nasional yang bisa ditanam di perairan payau. Foto: liputan6.com/felek wahyu

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti keberhasilan negara tetangga Indonesia, yakni Singapura.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ir. Restuardy Daud menyoroti capaian Singapura yang berhasil menjaga ketahanan pangannya, meski tidak punya lahan pertanian yang besar seperti negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Kalau bicara ketahanan pangan kita lihat dengan beberapa negara tetangga misalnya di Singapura, mereka tidak punya lahan yang cukup sama seperti kita negara pengimpor tetapi memiliki ketahanan pangan yang berada di atas kita," kata Daud dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa, dikutip Kamis (14/8/2024).

Sementara jika melihat Thailand, Daud menyebut, negara itu berhasil menjadi pengekspor namun juga masih menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangannya.

Artinya (ketahanan pangan suatu negara) tidak menjadi ukuran apakah dia menjadi importir atau eksportir, tapi lebih kepada bagaimana ketangguhan kita dengan teknologi logistik yang baik, serta pengelolaan yang baik," ujar dia.

Masalah Alih Fungsi Lahan

Dalam kesempatan itu, Daud juga kembali menyinggung permasalahan ahli fungsi lahan yang menghambat aktivitas pertanian. Masalah ini sangat penting untuk diatasi mengingat pengaruhnya yang cukup tinggi pada produksi pangan.

Daud mencatat, 7-16% penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kelaparan, meski sudah ada penurunan.

"Ini menjadi PR kita untuk menjaga atau memperbaiki tingkat ketahanan pangan kita secara nasional. Maka dari itu kami titipkan kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawasi sekaligus menegakkan mana kalau sudah punya Perda terkait dengan lahan sawah yang dilindungi," imbuhnya.

2 dari 3 halaman

Jokowi Wanti-Wanti Dunia Menuju Neraka Iklim, Ketahanan Pangan Wajib jadi Perhatian

Kekeringan Sawah — Penetapan status siaga bencana kekeringan di Provinsi Banten diakibat musim kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari fenomena El Nino. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dunia akan menghadapi neraka iklim, dimana suhu akan mencapai rekor tertinggi pada lima tahun kedepan. Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mengalami gelombang panas ekstrem, seperti India yang mencapai 50 derajat celcius.

Dia menuturkan panas ekstrem tersebut akan berdampak terhadap ketersediaan pangan dunia. Jokowi menyampaikan Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah mewanti-wanti kondisi tersebut dapat membuat masyarakat dunia mengalami kelaparan berat.

Menanggapi hal ini, Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim agar tidak terjadi masalah suplai yang dapat mengganggu kestabilan harga.

Ia pun mengharapkan pemangku kepentingan terkait seperti Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa mengatasi persoalan tersebut dengan menyiagakan stok pangan dan menyiapkan jalur distribusi hingga ke konsumen.

"Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply," kata Ferry dikutip dari Antara, Senin (29/7/2024).Ferry mengatakan upaya untuk meminimalisir risiko sangat penting agar tidak terjadi gangguan distribusi pangan dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan yang dapat memberatkan masyarakat.

"Lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, kestabilan harga pangan sangat penting untuk menjaga laju inflasi tetap landai, apalagi tingkat inflasi nasional masih terpengaruh dari pergerakan harga kelompok bahan makanan.

"Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi," kata Ferry.

3 dari 3 halaman

Amankan Komoditas Pangan

Program Pompanisasi Kementan Bantu Petani Atas Kekeringan dan Jaga Produksi Nasional — Pompanisasi menjadi pilihan tepat dan strategis bagi masa depan Indonesia yang kini tengah menghadapi ancaman darurat pangan.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan komoditas yang termasuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Penugasan tersebut sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dapat dilaksanakan bersama dengan Perum Bulog.

Sebelas komoditas yang termasuk CPP antara lain beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia (sapi atau kerbau yang berasal dari ternak), gula, minyak goreng dan ikan.

Mariyati Daeng Ngintang, Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae Sulawesi Selatan

Kartu multi trip untuk KRL edisi khusus BT21 batch pertama yang diluncurkan di Stasiun BNI City, Jakarta, Senin (12/8/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Orang-orang membeli dekorasi dengan warna bendera nasional Indonesia, Merah-Putih, di Jakarta pada Minggu 11 Agustus 2024. (Yasuyoshi CHIBA/AFP)

ekspor
Bisnis
Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri.
Lihat Selengkapnya
ekspor
impor
Bisnis
Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.
Lihat Selengkapnya
impor
Kemendagri
Ketahanan Pangan
Pangan