Produsen Tekstil RI Makin Menderita Gara-Gara Sri Mulyani, Kok Bisa?

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sangat menyayangkan langkah Kementerian Keuangan memperpanjang Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk produk kain atau tekstil.

Ketentuan ini tertuang dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terbit pada 23 Juli 2024, dengan nomor PMK 48 dan 49, dan akan berlaku selama tiga tahun.

Sebelumnya, aturan safeguard kain yang tertuang pada PMK No 55/2020 berakhir pada November 2022. Aturan ini ada di meja Menteri Keuangan selama hampir 2 tahun.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, masih ada aturan anti dumping yang tertahan di meja Menteri Keuangan Sri Mulyani selama 7 tahun, yakni Rekomendasi Anti Dumping Polietilena Tereftalat (PET). Padahal, rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) ini sudah masuk per bulan Februari 2017.

“Rekomendasi KADI sudah menyebutkan adanya dumping di perusahaan-perusahaan Korea, Malaysia dan China dengan marjin dumping sebesar 3-26% untuk produk PET. Kami juga dapat informasi bahwa 4 periode Menteri Perdagangan juga sudah menyurati bu Sri Mulyani, mulai dari periode pak Enggar hingga pak Zulhas sekarang masih belum adanya kejelasan. Industri PET seperti dibiarkan mati oleh Menteri Keuangan,” kata Farhan, Kamis (15/8/2024).

Kondisi Genting

Ia menyebutkan, kondisi industri PET ini dalam keadaan genting. Sudah ada beberapa industri yang mematikan mesinnya. Serbuan produk impor membuat industri PET tidak berdaya saing.

“Selama 7 tahun belakangan ini, impor PET luar biasa besarnya. Bahkan konsumsi PET di Indonesia 60-70% dari produk impor. Harganya juga murah-murah. Makanya kita perlu anti dumping PET ini. Diskusi-diskusi mengenai industri PET dengan pemerintah juga sudah kita lakukan, namun memang kita tidak didengar oleh bu Sri Mulyani,” jelasnya.