Buka Sidang Nota Keuangan, Puan Maharani Minta Anggaran Kemiskinan Jadi Prioritas

Ketua DPR RI Puan Maharani dengan mengenakan baju kebaya tiba untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti sejumlah masalah struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Bahkan, masalah-masalah tersebut jadi tantangan pemerintahan kedepannya.

Hal ini disampaikan Puan dihadapan para wakil rakyat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajarannya. Menyoal masalah struktural tadi, Puan menyoroti kedaulatan pangan, energi, kemiskinan hingga pembukaan lapangan kerja.

"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ungkap Puan saat membuka Sidang Nota Keuangan RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, sederet persoalan itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya. Yakni, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam menghadapi tantangan itu, Puan meminta ada upaya efektif untuk mengatasinya. Termasuk alokasi kebijakan hingga anggaran yang tepat.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," paparnya.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," sambung Puan Maharani.

2 dari 3 halaman

Jokowi di Nota Keuangan: Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan Bertahap

Baju Adat Betawi Jokowi di Sidang Tahunan MPR — Jokowi melanjutkan tradisi berbaju adat di Sidang Tahunan MPR terakhirnya sebagai Kepala Negara, Jumat pagi (16/8/2024). (AP Photo/Tatan Syuflana, Pool)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan sederet strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian strategi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam APBN 2025.

Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak melalui asupan gizi yang memadai, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di berbagai daerah.

"Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di setiap wilayah," kata Jokowi di gedung DPR, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi, program ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.

"UMKM yang terlibat akan mendapatkan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput dapat terdongkrak," tambahnya.

3 dari 3 halaman

Bantu Ketahanan Ekonomi Daerah

Pemerintah meyakini bahwa melalui program Makan Bergizi Gratis, tidak hanya kesehatan anak-anak yang akan meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi daerah.

Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

"Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri, sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan," pungkasnya.

Sisi Lain Tambang di Papua

Mariyati Daeng Ngintang (54), Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae, Kec. Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. (Foto: Dokumentasi BRI)

Kartu multi trip untuk KRL edisi khusus BT21 batch pertama yang diluncurkan di Stasiun BNI City, Jakarta, Senin (12/8/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
Nota keuangan
Publik
Nota Keuangan secara harafiah adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Lihat Selengkapnya
Nota keuangan
Pidato Kenegaraan
Agenda
Piidato kenegaraan adalah pidato kepala negara di depan dpr/mpr atau pidato resmi kepala negara.
Lihat Selengkapnya
Pidato Kenegaraan
Puan Maharani
Tokoh
Puan Maharani merupakan anak ketiga Megawati atau anak pertama Megawati dari suaminya Taufiq Kiemas
Lihat Selengkapnya
Puan Maharani