Pesan Puan Maharani ke Prabowo saat Nota Keuangan: APBN Uang Rakyat, Jadi Harus untuk Mudahkan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan APBN Tahun Anggaran 2025, berada pada masa transisi ke Pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Presiden terpilih periode berikutnya juga tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

"Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Pemerintahan baru; sehingga Pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya," ujar Puan dalam Pembukaan Sidang Nota Keuangan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangannya, dikutip Jumat (16/8/2024).

"Oleh karena itu, di dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakatan untuk tetap memberikan ruang yang seluas luasnya bagi Pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun2025," sambungnya.

Puan juga menyampaikan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta NotaKeuangan.

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," tutur Puan.

2 dari 3 halaman

Jokowi di Nota Keuangan: Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan Bertahap

Baju Adat Betawi Jokowi di Sidang Tahunan MPR — Jokowi melanjutkan tradisi berbaju adat di Sidang Tahunan MPR terakhirnya sebagai Kepala Negara, Jumat pagi (16/8/2024). (AP Photo/Tatan Syuflana, Pool)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan sederet strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian strategi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam APBN 2025.

Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak melalui asupan gizi yang memadai, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di berbagai daerah.

"Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di setiap wilayah," kata Jokowi di gedung DPR, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi, program ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.

"UMKM yang terlibat akan mendapatkan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput dapat terdongkrak," tambahnya.

3 dari 3 halaman

Bantu Ketahanan Ekonomi Daerah

Pemerintah meyakini bahwa melalui program Makan Bergizi Gratis, tidak hanya kesehatan anak-anak yang akan meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi daerah.

Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

"Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri, sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan," pungkasnya.

Sisi Lain Tambang di Papua

Mariyati Daeng Ngintang (54), Pahlawan Inklusi Keuangan dari Pulau Lae-lae, Kec. Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. (Foto: Dokumentasi BRI)

Kartu multi trip untuk KRL edisi khusus BT21 batch pertama yang diluncurkan di Stasiun BNI City, Jakarta, Senin (12/8/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nota keuangan
Publik
Nota Keuangan secara harafiah adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Lihat Selengkapnya
Nota keuangan
Prabowo Subianto
Tokoh
H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Lihat Selengkapnya
Prabowo Subianto
Nota Keuangan 2024
RAPBN 2025