Jokowi Bidik Belanja Negara 2025 Sentuh Rp 3.613,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan gambaran besar arsitektur RAPBN Tahun Anggaran 2025.

"Belanja Negara direncanakan sebesar Rp. 3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun,serta Transfer ke Daerah sebesar Rp,919,9 triliun," kata Jokowi dalam pertemuan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, dikutip Jumat (16/8/2024).

Kemudian untuk anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp.722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangansekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," beber Jokowi.

Presiden lebih lanjut mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp.504,7 triliun yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakatmiskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp.197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas danketerjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," paparnya.

Selanjutnya untuk anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp.124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan danketerjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, dan anggaran pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp.400,3 triliun.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," terangnya.

Sementara untuk anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp.919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," ucap Jokowi.