Berat, Ini Tantangan Ekonomi Global yang Mau Tak Mau Harus Dihadapi Prabowo-Gibran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan anggaran belanja untuk pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 2.693,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 976,8 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (KL), sementara Rp 1.716,4 triliun untuk belanja non KL. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga untuk tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024, yang mengalokasikan Rp 1.090,2 triliun. 

Sri Mulyani menilai, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sengaja menaruh belanja anggaran KL 2025 lebih kecil guna memberi keleluasaan pada presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.  

"Kalau dilihat, jangan heran, itu adalah belanja KL. Kenapa belanja KL-nya relatif lebih kecil Rp 976 triliun dibandingkan tahun ini yang Rp 1.090 triliun. Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih untuk melakukan improvement," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Makanya belanja KL relatively, kecuali yang sudah dari presiden elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non KL, yang makanya angkanya menjadi tinggi yaitu Rp 1.716,4 triliun," imbuh dia. 

Oleh karena itu, Sri Mulyani akan memberi kesempatan pada Prabowo dan jajarannya untuk merumuskan alokasi anggaran sesuai kebutuhan di masa pemerintahannya. 

Terutama agar RAPBN 2025 bisa lebih fleksibel terhadap program prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti Makan Bergizi Gratis dan lain sebagainya. 

"Ini nanti pada bulan Oktober untuk bisa dialokasikan dan biasanya naik pada executing kementerian atau lembaga yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, baik itu makanan bergizi, hal lain seperti perbaikan sekolah, dan hal-hal yang jadi prioritas presiden terpilih," tutur Sri Mulyani.