Sri Mulyani Kasih Bukti Banyak Orang Mampu Terima Bansos hingga Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih banyak kelas menengah dan atas yang menikmati bantuan sosial (bansos) hingga subsidi yang dikucurkan pemerintah. Hal ini tertuang dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos).

Dia mengatakan bahwa alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengendalian inflasi hingga pembukaan lapangan kerja. Program perlinsos ini nyatanya tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah.

"Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, ditulis Sabtu (16/8/2024).

Dia mengatakan bahwa masyarakat cenderung melihat APBN hanya menopang bansos seperti sembako, program keluarga harapan (PKH), hingga jaminan kesehatan nasional (JKN). Namun, pada sektor bansos, nyatanya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin di desil 1-4.

Di sisi lain, APBN turut mengucurkan subsidi dan kompensasi, seperti subsidi BBM, listrik, hingga LPG. Pada pos subsidi inilah yang menunjukkan lebih banyak kelas menengah yang menikmatinya.

"APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, yaitu secara artifisial membuat harga menjadi lebih rendah, seperti harga-harga untuk BBM, listrik, LPG," kata dia.

"Kalau kita lihat yang biru muda (grafik kategori subsidi dan kompensasi), itu adalah subsidi kompensasi untuk memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya, semua masyarakat, baik miskin, menengah, maupun kaya, semuanya menikmati subsidi tersebut," sambung dia.

Subsidi Tak Tepat Sasaran

Sri Mulyani mengakui bahwa subsidi pada pos ini memang menjadi persoalan ketidaktepatan sasaran. Diketahui, mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran ini telah menjadi perhatian pemerintah.

"Memang menjadi persoalan masalah sasaran," tegasnya.