Mendag Bakar Barang Impor Ilegal, Nilainya Rp 20,2 Miliar

Zulkfili Hasan menjelaskan selain membentuk Satgas impor ilegal, pihaknya juga membentuk tim riset dari Kejaksaaan Agung, Kepolisian, dan Bea Cukai.

"Kita pakai tenaga-tenaga yang terlatih dariUniversitas Indonesia (UI) untuk melakukan riset. Sebetulnya seberapa besar yang menguasai market kita yang kita kategorikan produk-produk ilegal," jelas dia.

Menurutnya impor ilegal ini memberikan dampak sangat serius terhadap pendapatan negara atau pajak dan menganggu industri dalam negeri.

Apalagi di pemerintahan baru selanjutnya Presiden terpiluh Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi RI dikisaran 7-8 persen. Sehingga pemberantasan barang impor ilegal ini akan membantu pencapaian target tersebut.

"Tax ratio yang sekarang kita ini termasuk paling rendah di ASEAN. Nah tentu kita harus membenahi yang kita sebut dengan ekonomi underground itu, itu diperkirakan hampir 35-40 persen. Kalau ini kita bisa atasi, kita bisa tertipkan, maka pendapatan negara akan meningkat, tax ratio akan meningkat dan tentu pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi karena industri di dalam negeri, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga akan berkembang," pungkas mendag.

Sebelumnya, keresahan terhadap impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama. Kalangan pengusaha sudah menyampaikan adanya indikasi impor tekstil ilegal yang ditunjukkan dalam selisih data resmi ekspor impor tekstil.

Impor tekstil ilegal ini juga sudah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo sejak 2015. Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri.

Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Perdagangan dan Impor di Kantor Presiden, yang dikutip dari siaran pers Sekretariat Negara pada 12 Oktober 2015, menyampaikan terjadi laju penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen.

Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri.

Kepala Negara mengatakan sudah mendengar bahwa terdapat banyak modus impor ilegal, baik dalam penyelundupan bea masuk, PPH maupun PPN.

Maka Presiden pun menginstruksikan agar hal tersebut disikapi dengan serius terutama dengan melakukan reformasi menyeluruh pada tata kelola perijinan impor sehingga lebih terintegrasi serta berbasis Informasi Teknologi (IT). Presiden juga memerintahkan agar dilakukan peningkatan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil untuk menghentikan penyelundupan.

Merespons hal tersebut, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari China ke Indonesia tahun lalu senilai USD 6,5 miliar sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari China untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya USD 3,55 miliar. Terdapat selisih hingga USD 2,94 miliar atau setara Rp43 triliun yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia melalui BPS.

Perbedaan data ini menunjukkan indikasi kuat adanya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain, pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah.