Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia tidak akan efektif mengingat sisa waktu Pemerintahan kurang dari dua bulan.
Mulyanto menjelaskan, pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Karena itu Mulyanto menyebut reshuffle menteri kali ini sebagai pekerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja, melainkan lebih kuat pada bobot politiknya.
Baca Juga
“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis”, ujar Mulyanto dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2024).
Advertisement
Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” jelasnya.
Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," katanya.
Ia menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.
Menurutnya, maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas yang masalahnya bersifat kronis dan struktural, juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan.
Mulyanto menyarankan tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.
Sederet Jabatan Mentereng Bahlil Lahadalia Sebelum Ditunjuk Jokowi jadi Menteri ESDM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif.
Prosesi pengambilan sumpah Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.
Bahlil Lahadalia memulai kariernya di dunia usaha dengan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan transportasi. Berawal dari nol, ia berhasil mengembangkan bisnisnya hingga menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Keberhasilannya ini tidak lepas dari kerja keras dan ketekunan yang ia tunjukkan sejak muda.
Melansir situs Kementerian Investasi/BKPM, sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil memiliki catatan profesional yang panjang. Pada 2003, namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Berikut Sederet Jabatan Bahlil Lahadalil
- Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-16 (12 Februari 2015 – 23 Oktober 2019)
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke-19 (23 Oktober 2019 – 19 Agustus 2024)
- Menteri Investasi Indonesia ke-4 (28 April 2021 – 19 Agustus 2024)
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia ke-19 (Mulai menjabat 19 Agustus 2024)
Advertisement
Profil Bahlil Lahadalia
Melansir situs Kementerian Investasi/BKPM, sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil memiliki catatan profesional yang panjang. Pada 2003, namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan memiliki pekerjaan dengan gaji yang tinggi, Bahlil memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan sendiri. Inilah awal kesuksesan pria Papua ini.
Melihat begitu banyaknya sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua, Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk membuka usaha. Kini ia memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai perusahaan induk.
Adapun, melansir dari situs Majelis Wali Amanat, Universitas Hasanuddin, pria kelahiran 7 Agustus 1976 itu mengenyam pendidikan di Maluku, dari SD N 1 Seram Timur hingga SMP N 1 Seram Timur sebelum pindah ke Fakfak, (tempat ayahnya berasal) untuk melanjutkan ke SMA YAPIS Fakfak.
Ayah Bahlil memutuskan untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua, hingga akhirnya menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Nasional Himpunan Mahasiswa Islam.
Bahlil Bakal Daftar Jadi Calon Ketua Umum Partai Golkar Senin Malam 19 Agustus 2024
Sebelumnya, Politikus Golkar Bahlil Lahadalia mengaku akan akan mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar hari ini, Senin (19/8/2024).
Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Entar malam, daftar dong!,"kata Bahlil di Istana Negara Jakarta, Senin (19/8/2024).
Saat disinggung awak media apakah dirinya yakin akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya, Bahlil Lahadalia menjawab hanya Tuhan yang tahu soal itu.
"Wallahu a'lam bishawab (Allah yang Maha Mengetahui)," jelas Bahlil.
Sedikit menyinggung soal dukungan DPD yang sudah mendukungnya, Bahlil enggan menjawab.
Diketahui, pada hari ini, Senin (19/8/2024), Partai Golkar mempersilakan bagi para kadernya untuk mendaftar sebagai Calon Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto yang mundur sejak 10 Agustus 2024.
Usai mundur, sementara waktu kursi kepemimpinan Golkar dipegang oleh Agus Gumiwang sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Ketua Umum.
Nantinya, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru akan dilaksanakan pada Selasa 20 Agustus 2024. Sosok terpilih akan dikukuhkan pada keesokan harinya, Rabu 21 Agustus 2024.
Sebelumnya, Rapat Pleno Partai Golkar yang berlangsung Selasa 13 Agustus 2024 di DPP Golkar, Jakarta, telah memutuskan pengganti sementara Airlangga Hartarto, yang memutuskan mundur dari jabatan sebagai ketua umum.
Hasilnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) disepakati secara musyawarah mufakat oleh para peserta rapat yang terdiri dari seluruh perwakilan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia.
"Rapat Pleno sudah mensahkan Plt ketua umum Pak Agus Gumiwang," kata Meutya Hafid selaku Ketua DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024.
Advertisement