Liputan6.com, Jakarta Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Dimulai dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, Koperasi ASN bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara.
Baca Juga
Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) KADIN Indonesia Ikhwan Primanda mengatakan, sebagai pusat pemerintahan, warga mayoritas IKN Nusantara dalam 30 tahun kedepan masih ASN. Tanpa pemberdayaan ekonomi ASN, Nusantara tidak akan menjadi kota yang hidup dan merdeka.
Advertisement
"Agar jiwa IKN Nusantara bisa tetap merdeka dan peradabannya tumbuh dengan baik seperti kota Wina di Austria ataupun Munchen di Jerman, maka kebijakan kota harus berpihak pada kelas menengah yang berpendidikan, produktif, dan adil," kata Primanda, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Menurutnya, jika kebijakan terlalu berpihak kepada penguasaan aset/akses ekonomi oleh elite yang biasanya berlindung di balik jargon pro-rakyat, maka semangat kelas menengah untuk membangun IKN Nusantara akan terbelenggu, dan jiwa IKN Nusantara tidak akan sempurna merdeka.
Ia menilai konsep hunian smart-vertical-living yang diusung saat ini sangat mahal untuk kemampuan ekonomi ASN dan juga pemerintah. Sebanyak 47 tower hunian yang dibangun Kementerian PUPR menghabiskan biaya Rp9,3 triliun untuk membangun 2.820 unit hunian atau setara Rp3,3 miliar per unit seluas 98 m2, atau Rp1,1 miliar per kamar.
Jika ASN yang pindah sekitar 118.513 orang, biaya pembangunan hunian yang smart-vertical-living itu akan menghabiskan dana Rp 150-390 triliun. Kota Sejong di Korea Selatan bisa menjadi gambaran implementasi dari konsep smart-vertical-living.
Kota Sejong mulai dibangun pada 2011 dan saat ini sudah beroperasi dengan 350.000-an penghuni tinggal dalam 200.000-an unit apartemen. Hingga akhir 2023, biaya pembangunan Sejong sudah mencapai USD130 miliar atau setara Rp 2.041 triliun.
"Dengan sumber pendanaan dari APBN Rp 16-29 triliun per tahun untuk biaya pembangunan dan operasional IKN, maka diperkirakan IKN Nusantara perlu waktu 100 tahun untuk menjadi seperti Sejong versi 2023," ujarnya.
Â
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Hunian IKN
Menurutnya, pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.
Langkah pertama adalah memindahkan 118.513 ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Setiap satu hunian modular untuk 80-250 ASN juga bisa dibangun di tengah lahan 6-20 ha. Dalam enam bulan BUMN karya bisa menyelesaikan hunian untuk 10.000-an ASN. Sehingga pada 2024 ini jumlah ASN yang dipindahkan bisa sesuai skenario optimis sebanyak 14.000-an ASN.
"Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik @500 m2 untuk membangun sendiri perumahan bekerjasama dengan koperasi pilihannya. Dengan asumsi sebanyak enam tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam waktu 7-10 hari, atau sebanyak 70 rumah dalam setahun. Dengan demikian diperlukan 1.000-an pekerja konstruksi untuk membangun 10.000 RISHA dalam satu tahun," ungkapnya.
Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp 2,4-an triliun untuk 10.000 kavling. Tahun-tahun berikutnya jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR.
"Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk mempercepat perpindahan 118.513 ASN menjadi 12 tahun," ujarnya.
Â
Advertisement
Lahan untuk Koperasi
Kemudian, jika setiap koperasi diberi lahan perumahan 3-4 ha, sehingga konsep hunian tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9.000 ha. Koperasi ASN cukup membayar Rp 15-30 juta per ha, sesuai harga keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN. Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34.000 ha di kawasan IKN yang sudah dikuasai pemerintah.
Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh gaji ASN saat ini melalui skema KPR: utang Rp 200 juta, ASN mendapat rumah tipe 70 dan tanah 500 meter persegi. Nantinya, ASN pelan-pelan merenovasi dengan mencurahkan jiwa dan raganya untuk membangun hunian sesuai selera masing-masing.
Selain itu, kata Primanda, konsep Koperasi Hunian ASN Nusantara ini juga menguntungkan investor superblock dan fasilitas swasta lainnya di IKN, karena akan mempercepat pertambahan konsumen yang mencapai 118.513 KK atau 300.000-an orang.
Tetapi agar ASN memiliki disposable income yang cukup untuk berbelanja, gaji ASN tidak boleh dihabiskan untuk membayar cicilan/sewa apartemen seharga Rp 3-5 miliar per unit. Semangat 300.000-an penghuni yang sejahtera bisa mendorong pembangunan IKN Nusantara yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan ekonomi Pancasila.
"Jadi solusinya, pembangunan IKN Nusantara harus dilandasi semangat Pancasila. Perwujudan semangat Pancasila tersebut adalah Koperasi ASN Nusantara," pungkasnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.